Ikut Raker dengan Mendagri Tito Karnavian, Pemkab Inhil Bahas Aset Daerah dan Reforma Agraria
TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Selasa (15/9/2026).
Forum nasional itu membahas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama optimalisasi aset daerah dan kebijakan pertanahan. Kegiatan diikuti Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala BPN RI, gubernur se-Indonesia, serta bupati / wali kota dan sekretaris daerah se-Indonesia.
Dari Pemerintah Kabupaten Inhil, kegiatan diikuti Sekretaris Daerah Inhil Tantawi Jauhari, Kepala Bapenda Inhil, serta sejumlah pihak terkait.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset daerah didorong tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Artinya, aset yang selama ini hanya tercatat di atas kertas harus mulai bergerak, menghasilkan, dan memberi manfaat bagi daerah. Tidak boleh ada aset yang menganggur, tidak terurus, atau tidak jelas pemanfaatannya.
Selain pengelolaan aset, forum turut membahas keterlibatan pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), termasuk pengelolaan dan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Isu ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan tanah dan lahan di daerah dikelola secara adil dan sesuai aturan.
Penguatan tata kelola aset dan kebijakan pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya daerah secara efektif, sekaligus memastikan kebijakan di daerah tetap berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Dengan mengikuti raker ini, Pemkab Inhil berharap bisa menyelaraskan langkah daerah dengan pusat, sekaligus memperkuat pengelolaan aset dan pertanahan agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Inhil. (Adv)