Pencarian

ADVETORIAL

Ikut Raker dengan Mendagri Tito Karnavian, Pemkab Inhil Bahas Aset Daerah dan Reforma Agraria

Selasa, 15 September 2026 • 21:04:00 WIB
Ikut Raker dengan Mendagri Tito Karnavian, Pemkab Inhil Bahas Aset Daerah dan Reforma Agraria
Pemkab Inhil ikuti Raker bersama Mendagri Tito Karnavian bahas aset daerah dan reforma agraria.

Ringkasan AI

  • Pemkab Inhil mengikuti Raker dan RDP Komisi II DPR RI secara virtual dari Ruang Rapat Bapenda Inhil pada Selasa (15/9/2026).

  • Forum nasional itu membahas optimalisasi aset daerah dan kebijakan pertanahan dengan dihadiri Mendagri Tito Karnavian, gubernur, serta bupati/wali kota se-Indonesia.

  • Pemkab Inhil diwakili Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari, Kepala Bapenda Inhil, dan sejumlah pihak terkait.

  • Aset daerah didorong tertib administrasi dan dimanfaatkan optimal agar berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD tanpa ada aset menganggur.

  • Forum juga membahas keterlibatan pemerintah daerah dalam GTRA, termasuk pengelolaan dan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan.

  • Pemkab Inhil berharap dapat menyelaraskan langkah daerah dengan pusat guna memperkuat pengelolaan aset dan pertanahan bagi masyarakat Inhil.

*Ringkasan ini dibuat dengan bantuan AI

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Selasa (15/9/2026).

Forum nasional itu membahas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama optimalisasi aset daerah dan kebijakan pertanahan. Kegiatan diikuti Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala BPN RI, gubernur se-Indonesia, serta bupati / wali kota dan sekretaris daerah se-Indonesia.

Dari Pemerintah Kabupaten Inhil, kegiatan diikuti Sekretaris Daerah Inhil Tantawi Jauhari, Kepala Bapenda Inhil, serta sejumlah pihak terkait.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset daerah didorong tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Artinya, aset yang selama ini hanya tercatat di atas kertas harus mulai bergerak, menghasilkan, dan memberi manfaat bagi daerah. Tidak boleh ada aset yang menganggur, tidak terurus, atau tidak jelas pemanfaatannya.

Selain pengelolaan aset, forum turut membahas keterlibatan pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), termasuk pengelolaan dan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Isu ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan tanah dan lahan di daerah dikelola secara adil dan sesuai aturan.

Penguatan tata kelola aset dan kebijakan pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya daerah secara efektif, sekaligus memastikan kebijakan di daerah tetap berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Dengan mengikuti raker ini, Pemkab Inhil berharap bisa menyelaraskan langkah daerah dengan pusat, sekaligus memperkuat pengelolaan aset dan pertanahan agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Inhil. (Adv)

Follow medialokal.co

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks