Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat?
PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO — Gedung Daerah Balai Serindit di Gubernuran Riau menjadi pusat perhatian nasional pada hari Rabu, 18 November 2026, tatkala diselenggarakannya Seminar Nasional bertajuk "Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat".
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan kementerian, pelaku industri sawit, hingga para petani kelapa sawit yang memadati ruang pertemuan sejak pagi hari.
Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana tampak khidmat dan antusias manakala para tamu undangan mengisi kursi-kursi peserta yang tertata rapi menghadap panggung utama berlatar spanduk besar kegiatan.
Pelaksanaan seminar ini melibatkan sinergi lintas sektor yang kuat, ditandai dengan hadirnya sejumlah atribut dan logo lembaga negara serta badan usaha terkemuka di panggung acara. Beberapa instansi penting yang memprakarsai dan mendukung jalannya acara ini meliputi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, PT Agrinas Palma Nusantara, serta LPDB-KUMKM.
Kehadiran berbagai lembaga ini menegaskan komitmen serius pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk membenahi tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional melalui penguatan peran kelembagaan koperasi di tengah masyarakat.
Rangkaian acara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini dirancang secara komprehensif untuk membedah persoalan agraria sawit secara mendalam. Agenda pagi hari diawali dengan sesi registrasi peserta dan ramah tamah, yang kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan resmi, laporan kegiatan oleh Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, S.E., M.E., serta sambutan dari Plt. Gubernur Riau ybg diwakili Asisten Bidang Perekonomian Helmi D.
Momentum penting turut mewarnai jalannya acara pembukaan tatkala dilakukan penandatanganan rencana aksi strategis antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara, yang disusul dengan keynote speech sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, M.Si.
Dalam pemaparan kebijakannya, Wamenkop Farida Farichah menegaskan bahwa penguasaan kembali lahan oleh negara tidak boleh berhenti pada tata kelola korporasi pelat merah semata, melainkan harus berujung pada kepemilikan aset produktif secara kolektif oleh masyarakat.
Pemerintah melalui sinergi Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara menyiapkan alokasi kemitraan sebesar 20 persen lahan perkebunan untuk dikelola petani melalui kelembagaan koperasi. Program kemitraan dengan kriteria lahan dua hektare per pekebun ini ditargetkan mulai diluncurkan pada awal 2027 dan diproyeksikan menjangkau lebih dari 200.000 hektare secara nasional.
Provinsi Riau ditempatkan sebagai salah satu wilayah prioritas sekaligus model percontohan nasional mengingat posisinya yang strategis dengan produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai kisaran 9,3 hingga 9,46 juta ton per tahun, atau menyumbang hampir 20 persen dari total produksi CPO nasional.
Di wilayah Riau sendiri, luasan lahan eks penertiban yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara tercatat menembus angka 700 ribu hektare. Selain distribusi pengelolaan kebun, pemerintah juga mendorong hilirisasi agar koperasi tidak sekadar menjual tandan buah segar (TBS), tetapi mampu membangun dan memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri melalui dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Di balik optimisme rencana redistribusi tersebut, data kinerja pemulihan dan penertiban lahan secara nasional menunjukkan pekerjaan rumah yang besar di lapangan. Hingga akhir 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tercatat telah menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan perkebunan bermasalah dan menyetorkan penerimaan negara hingga Rp13,24 triliun dari pajak serta denda administratif.
Dari total luasan yang diambil alih negara tersebut, sekitar 4,11 juta hingga 4,2 juta hektare diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebagai entitas di bawah naungan Danantara, sementara lahan di kawasan konservasi dan hutan lindung dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan untuk rehabilitasi ekologis.
Meski demikian, kondisi fisik dan legalitas lahan hasil pemulihan tersebut menghadapi beragam tantangan serius. Sebagian besar areal kebun yang diambil alih negara berada dalam kondisi kurang terawat, tutupan tanamannya tidak merata, hingga didominasi tanaman sawit tua berusia di atas 25 tahun yang mendesak untuk segera diremajakan atau replanting.
Di sisi lain, proses transisi pengelolaan juga dibayangi persoalan kepastian alas hak, sengketa penguasaan di lapangan dengan penggarap maupun klaim pihak ketiga, serta status aset yang sebelumnya diagunkan perusahaan lama kepada perbankan. Guna meredam potensi konflik dan menata ulang tata kelola aset negara tersebut, PT Agrinas Palma Nusantara menerapkan moratorium kerja sama operasional (KSO) serta menggandeng Bareskrim Polri untuk mendampingi pengamanan lahan dan penuntasan administrasi alas hak sebelum kemitraan koperasi digulirkan secara penuh.
Memasuki sesi inti menjelang siang hari, seminar menghadirkan deretan narasumber mumpuni yang memaparkan materi-materi krusial terkait kebijakan redistribusi lahan dan demokratisasi ekonomi sektor sawit. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memaparkan materi mengenai kebijakan reforma agraria dalam mendukung pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Paparan tersebut kemudian diperkuat oleh pandangan dari Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, S.E., M.E., Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani, M.Si., serta Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat M E Manurung, MP., C.IMA., C.APO., yang menyoroti posisi strategis pekebun sawit dalam program redistribusi lahan berbasis koperasi.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional di Pekanbaru ini, diharapkan terbangun sebuah rumusan solusi konkret dan langkah taktis dalam mengembalikan penguasaan lahan kepada negara untuk selanjutnya didistribusikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator menjelang akhir acara memberikan ruang bagi para peserta untuk menggali lebih dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Pertemuan besar ini tidak hanya menjadi ajang diskursus akademis dan kebijakan publik, tetapi juga momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan khususnya bagi sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan Indonesia secara luas.***