MEDIALOKAL.CO — Pemerintah hingga 19 November 2026 belum mengumumkan kelanjutan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 yang sempat disalurkan pada 2025. Keluarga penerima manfaat PKH dan bantuan sembako yang berharap bantuan tambahan perlu memastikan statusnya lewat kanal resmi, bukan tautan pendaftaran yang beredar di media sosial. Komdigi sudah menyatakan kabar tautan pendaftaran BLT Rp900.000 untuk November-Desember 2026 sebagai hoaks.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 15 November 2026 mengklarifikasi kabar tautan pendaftaran BLT Rp900.000 untuk periode November-Desember 2026. Informasi itu dinyatakan hoaks karena tautannya mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi masyarakat.
Hingga 19 November 2026, belum ada pengumuman resmi pemerintah soal kelanjutan BLT Kesra untuk tahun ini. Masyarakat perlu membedakan program yang sudah berjalan dari bantuan tambahan yang belum diputuskan.
Besaran Bantuan dan Status Terbaru
BLT Kesra sebelumnya diberikan sebagai bantuan tambahan di luar program reguler pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pada program 2025, bantuan itu disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau Rp900.000 sekaligus, kepada keluarga yang memenuhi kriteria.
Karena itu, anggapan bahwa BLT Kesra Rp900.000 otomatis cair pada November atau Desember 2026 belum berdasar. Jadwal, pendaftaran, maupun daftar penerima baru masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
Syarat Penerima
Bahan yang tersedia tidak merinci kriteria baru untuk BLT Kesra 2026. Yang tercatat, bantuan 2025 diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Untuk program reguler, data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimutakhirkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut evaluasi Kementerian Sosial menemukan sekitar 45 persen data penerima PKH dan bantuan sembako dinilai belum tepat sasaran. Pemerintah memakai data yang telah dimutakhirkan Badan Pusat Statistik (BPS), diperbarui setiap tiga bulan dan diserahkan ke Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran.
Cara Cek Status dan Mengajukan Sanggahan
Masyarakat dapat memakai aplikasi Cek Bansos untuk memeriksa status penerimaan. Pemerintah juga membuka jalur pengaduan melalui telepon 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171.
Dua kanal itu bisa dipakai untuk mengusulkan warga yang layak menerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai. Pengurus RT/RW dan pemerintah daerah diajak ikut memperbaiki data penerima.
Jadwal Pencairan Bansos Reguler
Penyaluran bantuan sosial reguler masih berproses. Saifullah menyatakan pada triwulan ketiga sudah lebih dari 7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako.
Data pemerintah mencatat penerima bantuan sembako pada periode tersebut sebanyak 18.258.834 KPM, sedangkan penerima PKH mencapai 10.001.753 KPM. Kedua angka adalah jumlah penerima masing-masing program, sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan sebagai jumlah keluarga unik karena ada kemungkinan penerima yang sama.
Bahan tidak menyebut nama bank penyalur maupun tanggal pencairan tahap berikutnya. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
Mengapa Bantuan Masih Dibutuhkan
BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Jumlah itu turun 430.000 orang dibandingkan September 2025 dan berkurang 920.000 orang dibandingkan Maret 2025.
Tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 6,34 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,67 persen. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan.
Selain itu, kondisi rumah tangga tidak selalu tetap. Keluarga yang sebelumnya masuk kelompok miskin bisa naik pendapatannya, sementara rumah tangga lain jatuh ke kelompok rentan akibat kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
Waspadai Tautan dan Calo
Kabar BLT Rp900.000 yang beredar lewat tautan pendaftaran sudah dinyatakan hoaks oleh Komdigi. Tautan semacam itu meminta data pribadi dan berpotensi dipakai untuk penipuan.
Masyarakat sebaiknya hanya memakai aplikasi Cek Bansos serta kanal pengaduan resmi 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171. Warga juga diminta waspada terhadap pihak yang menjanjikan pencairan bantuan dengan imbalan uang atau data pribadi.