OJK Terbitkan POJK 18/2026, Rasio Solvabilitas Asuransi Wajib Minimum 120 Persen

OJK menerbitkan POJK 18 Tahun 2026 yang mewajibkan rasio solvabilitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi sebesar 120 persen.
Penulis: Saiful
Minggu, 22 November 2026 | 06:21:01 WIB

MEDIALOKAL.CO — Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dengan kewajiban rasio solvabilitas minimum 120 persen. Beleid yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026 itu menyempurnakan kerangka perhitungan modal agar lebih sensitif terhadap risiko. Bagi pemegang polis dan investor saham sektor keuangan, aturan baru ini mengubah cara perusahaan asuransi mengukur kecukupan modalnya.

Melalui pendekatan baru, OJK ingin memastikan parameter pengukuran modal mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat. Kerangka ini juga disebut selaras dengan perkembangan standar internasional di sektor asuransi.

Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum 120 Persen

Inti dari POJK 18 Tahun 2026 adalah kewajiban rasio solvabilitas minimum sebesar 120 persen. Rasio ini menjadi penanda seberapa besar modal yang tersedia dibandingkan kebutuhan modal yang dihitung berdasarkan risiko yang dihadapi perusahaan.

Dengan ambang 120 persen, perusahaan asuransi dan reasuransi dituntut menjaga bantalan modal di atas kebutuhan minimum. Perhitungan yang lebih sensitif terhadap risiko membuat perusahaan dengan eksposur risiko lebih tinggi, misalnya pada instrumen investasi tertentu, menghadapi tuntutan modal yang lebih besar.

POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi acuan baru bagi industri dalam menghitung solvabilitas sekaligus melaporkan kondisi kecukupan modalnya ke regulator.

Latar Belakang: Fluktuasi Suku Bunga dan Volatilitas Nilai Tukar

Penyempurnaan ketentuan solvabilitas dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika kondisi ekonomi. OJK menyoroti fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Ketiga faktor itu membuat parameter pengukuran kecukupan modal yang lama berpotensi tidak lagi menggambarkan risiko aktual. Penyesuaian parameter diperlukan agar hasil perhitungan solvabilitas lebih mencerminkan paparan risiko yang benar-benar dihadapi perusahaan pada kondisi pasar terkini.

Bagi perusahaan asuransi, perubahan ini berdampak langsung pada strategi pengelolaan portofolio investasi. Aset dengan risiko pasar lebih tinggi akan menyerap modal lebih besar, sehingga alokasi investasi dan bauran produk perlu disesuaikan agar rasio solvabilitas tetap di atas ambang 120 persen.

Apa Artinya bagi Pemegang Polis dan Investor

Kewajiban rasio minimum 120 persen memberi lapisan perlindungan tambahan bagi pemegang polis. Perusahaan dituntut memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian akibat perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar, maupun gejolak pasar keuangan.

Dari sisi investor, aturan ini menjadi sinyal bahwa OJK memperketat pengawasan kualitas modal emiten asuransi. Perusahaan dengan rasio solvabilitas tipis berpotensi perlu menambah modal, menahan laba, atau mengurangi eksposur investasi berisiko tinggi untuk memenuhi ambang baru.

Sebaliknya, emiten dengan bantalan modal tebal berada di posisi lebih nyaman. Perhitungan yang lebih sensitif terhadap risiko membuat kualitas portofolio dan tata kelola risiko menjadi pembeda utama antarperusahaan di sektor ini.

Kerangka Baru dan Standar Internasional

OJK menempatkan POJK 18 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang selaras dengan standar internasional. Langkah ini mempertegas arah pengawasan sektor asuransi domestik menuju pendekatan berbasis risiko yang lebih terukur.

Bagi pelaku industri, masa transisi menjadi krusial. Perusahaan perlu memetakan ulang kebutuhan modal berdasarkan parameter baru, mengevaluasi asumsi risiko pada setiap lini bisnis, dan memastikan pelaporan solvabilitas mengikuti ketentuan yang telah diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Reporter: Saiful