Pemkab Rohul Terima WTP Dari BPK RI


Loading...

MEDIALOKAL.CO - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kembali menerima Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Republik Indonesia (RI) melalui Perwakilan Provinsi Riau untuk tahun 2018 sebelumnya juga di tahun 2017-2016 lalu.

Predikat Opini WTP yang diraih diterima langsung Bupati Rohul H.Sukiman didampingi Sekda H.Abdul Haris S.Sos.M.Si, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD Pemkab Rokan Hulu di acara Seminar APBN dan Kebijakan Dana Transper Tahun Anggaran 2020 di Aula Hotel Arya Duta Pekanbaru, Provinsi Riau Selasa, (29/10/2019) dengan tema "Tingkatkan Sinergi untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel" dibuka Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si

Dua Piagam Penghargaan WTP atas Lkpd Tahun 2018 diserahkan oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M. Si dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau yaitu, Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Kedua dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 dan Pemerintah kabupaten Rokan Hulu atas keberhasilannya dan Menyajikan Laporan keuangan Tahun 2018 dengan opini WTP. Diacara tersebut dihadiri seluruh Bupati/ Walikota se Provinsi Riau, 

Dalam sambutannya Gubernur Riau mengapresiasi Kabupaten  yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018. "Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal," katanya.

Loading...

Sementara itu Bupati Rokan Hulu H.Sukiman didampingi Sekda Abdul Haris menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD Pemkab Rohul yang telah serius bersama sama hingga mendapatkan predikat WTP ini.

Hal ini akui Sukiman, kedepan akan menjadi cambuk untuk bekerja sebaiknya, karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya terus menyikapi dengan mendata perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Rohul, yang nantinya akan penertiban dan peningkatan dalam penerimaan pajak sesuai dengan perintah gubernur Riau tentang PAD

"Setahu saya, info dari Pak Gubernur Riau untuk seluruh Provinsi Riau ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan dan yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2 juta maka kami berkomitmen dengan pemerintah provinsi untuk bersinergi dalam hal tersebut," jelas Sukiman manatan Dandim Inhil ini.

Turut hadir pada acara itu, Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris,S.Sos MSi, Asisten I, Muhammad Zaki, Asisten II, ir Ruslan, Inspektur Inspektorat H.Helfiskar, SH. MH, Kepala BPKAD  Suharman, SP, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Margono, 

Sementara itu, acara dengan tema "Tingkatkan Sinergi untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel" dengan pelaksana Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau.

Beberapa pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut tentang kebijakan penyaluran DBH triwulan IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya untuk beberapa daerah. 

Melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur publik. 

Selanjutnya transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2020 bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah. (spiritriau.com)






Loading...

[Ikuti Medialokal.co Melalui Sosial Media]