Catatan Refleksi 16 Tahun Seram Bagian Barat

Oleh : Zen Lelangwayang 
KABID PTKP HIPPMAH 2017-2019

"Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jahu kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zallim.” (HR.Tirmidzi)_ 

Kabupaten Seram Bagian Barat atau biasa kita sebut sebagai bumi Saka Mese Nusa kini telah masuk pada usia 16 tahun, tentunya bukan lagi usia yang ketika dalam umur manusia masuk kategori anak-anak (Children’s Category) atau kategori balita (Toddler Category), tapi ini sudah masuk kategori remaja (Teen Category), dan sebentar lagi dewasa (Adult Category). Di usia yang sudah cukup remaja ini tentunya sudah tidak asing lagi ketika kita bicara soal kepemimpinan dan pemerintahan. Mulai dari 7 januari 2004 lalu sampai 2020 ini sudah 3 kali kepemimpinan ataupun pemerintahan. Kita ketahu bersama bahwa kepemimpinan ataupun pemerintahan periode pertama di mulai dengan J. Putilehalat, periode kedua masih  dengan J. Putilehalat dan sekarang yang ke 3 yaitu  M. Yasin Payapo yang dimana kini sudah masuk tahun ke 3 pemerintahannya.

Dua periode J. Putilehalat tentunya itu masih dalam tahap anak-anak jika dalam umuran manusia, tapi tidak menutup kemunkinan kepemimpinan dan pemerintahan tidak berjalan sesuai yang di harapkan masyarakat seram bagian barat. Karena setiap manusia sudah di takdirkan menjadi pemimpin tentunya dengan segudang pengalaman dan sejuta ilmu dan pengetahuan maka amanah undang-undang dasar dan pancasila sudah seharusnya di aktualisasikan dalam pemerintahan kala itu. Dengan segala macam sumber daya alam yang berlimpah, sepulu tahun kepemimpinan J.Putiilehalat, kemiskinan di seram bagian barat menurut data BPS pada tahun 2005 sampai dengan 2017 masi di kisaran 20 % keatas bahkan di tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak turun dari 25% penduduk miskin di kabupaten dengan julukan Saka Mese Nusa itu, (Sumber : SUSENAS, BPS Provinsi Maluku).

Lihat dari data kemiskinan yang dirilis BPS Provinsi Maluku, SBB masuk dalam kabupaten termiskin ke 6 dari sebelas kabupaten yang ada di Maluku, artinya jika melihat urutan kemiskinan menurut BPS dalam presentase penduduk miskin di provinsi Maluku menurut kabupaten/kota, 2005 – 2017 (percentage of poor population in province Maluku by regency/municipality, 200 - 2017) maka pemerintahan J. Putilehalat selama dua periode atau sepuluh tahun tidak begitu berguna sehingga presentase kemiskinan dari tahun ketahun bertahan di angka 20 %  keatas. Pasti muncul pertanyaan lalu APBD selama 10 tahun dan Sumber Daya Alam sebanyak itu dikemanakan ? bukan hanya dari APBD sumber pendapatan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) SBB, apa masuk ke kantong pribadi. Terus hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah kemudian di convert menjadi  nilai (Value) atau uang, apa kemudian di jadikan milik pribadi ?. ini sesuatu yang konyol.

Tentunya memimpin pemerintahan pada daerah dengan luas 84,181 km² (sumber : sbbkab.go.id. diakses 11 februari 2019), serta jumlah penduduk 164.656 Jiwa dengan kepadatan 33,00 jiwa/km² (Surpei Penduduk 2010) yang terbagi dalam 11 kecamatan bukan sesuatu yang muda, tapi luas daerah dan jumlah penduduk bukan menjadi alasan mendasar (Fundamental Reason) untuk kemudian mengelak dari berbagai persoalan sosial dalam hal ini kemiskinan dan lain-lain. Kita tahu bersama bahwa masalah kemiskinan itu kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya, yang paling urgen semisal pendidikan dan kesehatan, sangat parsial kemiskinan dan dua aspek yang saya sebutkan diatas, karena jika orang sudah miskin tentuya pendidikan dan kesehatan teragnggu ini kemudian lahirla masalah sosial lain. Artinya kalau sudah seperti ini ya pemimpin semacam ini bisa saya sebutkan hipokrit !, artinya kepemimpinan ini munafik dengan segala kepura-puraan yang ada maka lahirlah kemiskinan dimana-mana.

Maka berahirlah kepemimpinan J. Putilehalat dengan berbagai macam masalah sosial yang kemudian menjadi pekerjaan rumah pada kepemimpinan berikutnya, terutama soal kemiskinan serta ketimpangan sosial lainnya yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat kabupaten seram bagian barat.

Kini kita sudah berada pada periode pemerintahan yang ke 3, tentunya pemimpinnya bukan lagi J.Putilehalat tapi sudah beralih ke M.Yasin Payapo (Pak Acim), ini tampuk kepemimpinan yang di rebut lewat pesta demokrasi 2016 silam, atau yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana pasangan dengan jargon YAKIN ini menang dengan total suara 41.017 suara atau jika di persenkan menjadi 37,20 %. Kemudian pada 15 Februari 2016 KPU SBB menetapkan Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten seram bagian barat periode 2017 – 2022. Dan pada mei 2017 kedua pasangan sah memimpin SBB setelah dilantik oleh gubernur Maluku Ir. S. Assagaf dengan beberapa kepala daerah lainnya di kantor gubernur Maluku.

Terhitung hingga hari ini kepemimpinan  Yasin Payapo dan  pemerintahannya sudah masuk 2.8 bulan atau sudah masuk tahun ke 3 pemerintahan pasangan yakin itu, Tahun pertama pemerintahan yasin payapo sudah dikejutkan dengan konflik kepentingan (Conflict Of Interest) biar kita ketahu bersama bahwa memang konflik kepentingan ini tidak selalu membawa kerugian secara lansung seperti halnya penyalahgunaan atau penggelapan harta organisasi/daerah. Akan tetapi setelah konflik kepentingan (Conflict Of Interest) ini baru kita ketahu bahwa adanya kerugian materil yang di derita organisasi/ daerah ini. Seringkali konflik kepentingan hanya dilokalisir sebagai perbuatan tidak etis (melanggar kode etik), kamuflase seperti ini juga bentuk karakter hipokrit !  yang dimiliki oleh pemimpin, karena kepura-puraan yang melahirkan banyak tindakan yang tidak mencerminkin seorang pemimpin yang baik.

Tentunya kepemimpinan M. Yasin Payapo ini tidak jauh berbeda dengan J.Putilehalat hanya saja metode kezolimanya yang berbeda, mulai dari konflik kepentingan (Conflict Of Interest), kemudian berujung pada sejumlah treatmen yang merugikan orang banyak bahkan bisa menambah angkah kemiskinan di kabupaten seram bagian barat, memang slogan “kase bae SBB” ini sudah paling bagus namun kemudian berbanding terbalik dengan kondisi realitas yang ada. Justru kalau orang dengan pikiran yang liar lalu melihat kondisi seram bagian barat yang hari ini di timpa berbagai macam persoalan sosial,ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain sudah barang tentu pikiran liar tadi akan melahirkan slogan terbalik yaitu “kase rusak SBB”.

Sudah tidak menjadi rahasi umum lagi bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat seram bagian barat itu di pompa dari pemerintah pusat lewat kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) melalui undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2), yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diperuntukan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk membiayai penyelenggaran kewenangan Desa berdasaran hak asal usul. Artinya soal kesejahteraan tidak lagi terlalu menjadi beban pemerintah daerah atau dalam hal ini Bupati, karena jika ADD/DD Desa tiap tahun 1 milyar lebih itu tentunya menjadi harapan besar untuk kesejahteraan masyarakat desa meningkat tergantung bagaimana Desa memanfaatkan anggaran yang ada.

Maka bagi penulis koflik kepentingan (Conflict Of Interest) dan Alokasi Dana Desa serta Dana Desa (ADD/DD) ini menjadi jembatan untuk watak hipokrit atau munafik atau kepura-puraan itu muncul, terbukti konflik kepentingan banyak hal yang bisa kita uraikan mulai dari pembagian jata proyek diberbagai OPD maupun project lainnya yang masuk dalam kebijkan pemerintahan, kemudian soal ADD/DD dengan kasus pemotongan ADD/DD pada 2017 silam tentunya mensinyalir bahwa kita memang berada dibawah kepemimpinan dengan watak hipokrit. Kita tentu tahu selain ADD/DD ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga bersumber dari APBD, tentunya orang akan menduga-duga bahwa jika pemimpin yang berwatak hipokrit sudah barang tentu potensi gratifikasi, potensi penggelapan, potensi korupsi atau pencuri itu sangat besar bukan karena banyaknya sumber pendapatan uang daerah tapi karena lemahnya kontrol sosial dari civile cociate juga. 

Berikut saya beberkan beberapa masalah yang saya temukan di masa pemerintahan M.Yasin Payapo, mulai dari konflik horizontal yang terjadi di beberapa negeri-negeri di SBB, kemudian indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan orang nomor 1 di SBB itu, lalu ada kasus yayasan assifa yang diduga Yasin Payapo terlibat didalamnya, muncul kasus Nunusaku Center yang konon katanya melibatkan orang kepercayaan Yasin Payapo Bupati SBB. Belum lama ini soal gratifikasi (suap anggota DPRD) dalam paripurna LPJ, kini muncul potret buram lagi soal pilkades serentak yang ditolak oleh sebagian negeri adat tentunya dengan berbagai pertimbangan yang rasional, muncul kasus lain di dinas pendidikan soal bagi-bagi kue Dana Alokasi Kusus (DAK) dan beberapa pegawai honor di RSUD piru yang bekerja tampa upah. Dari sekian banyak persoalan yang saya uraikan dan yang tidak saya uraikan diatas tentunya menjadi masalah serius yang sampai hari ini tidak selesai menjadi wacana masyarakat seram bagian barat.

Terahir saya mau bilang bahwa korupsi menyuburkan kemiskinan, angka kemiskinan seram bagian barat terahir pada tahun 2017 diatas 25 %. Ini artinya korupsi dan kemiskinan saat ini menjadi sebuah kombinasi membentuk image buruk seram bagian barat, jadi tidak hanya soal angka kemiskinan yang lebih tinggi di negara tapi angka korupsi pun demikian tingginya. Semoga Allah SWT membuka mata hati setiap pemimpin kita agar bekerja dengan hati yang tulus untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seram bagian barat. Dan jahukan pemimpin yang wataknya hipokrit, munafik ataupun suka berpura-pura untuk kemudian terkesan sebagai pemimpin yang zallim. (Ztl)