Provinsi Riau Defisit Beras 69 Persen, BI Dorong TPID Cari Solusi
PEKANBARU - Bank Indonesia Provinsi Riau mendorong Tim Pengendalian Inflasi Derah atau TPID tingkat provinsi untuk mencari solusi untuk menekan harga bahan pangan dan tingkat inflasi di Provinsi Riau.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau, Siti Astiyah, di Pekanbaru, Senin, mengatakan ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh TPID. Hal tersebut sudah mulai dirumuskan pada rapat TPID Riau yang digelar di kantor BI Riau pada Jumat (19/1).
Ia menilai kebijakan tentang ketersediaan pangan sangat penting karena Riau hingga kini masih defisit beras sekitar 69 persen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini membuat Riau sangat rentan terjadi gejolak kenaikan harga beras yang berujung pada meningkatnya tingkat inflasi.
Siti menjelaskan sejumlah kebijakan yang dibahas, diantaranya seperti revitalisasi pasar, pasar lelang, pasar murah, pemanfaatan teknologi informasi, kerjasama antar daerah dan juga pengawasan pergudangan.
Khusus pada kebijakan angan, TPID tengah membahas pembentukan cadangan beras, pendampingan petani, menekan perubahan fungsi lahan pertanian, penyajian data dan informasi pangan, penyediaan infrastruktur pangan serta peran serta Gapoktan.
Ada juga Kebijakan Infrastruktur, yang ini berkaitan dengan pembangunan pasar induk, pergudangan, pembangunan dan pengelolaan jalan, perizinan pembebasan lahan.
TPID menyetujui kebijakan perdagangan antar daerah seperti provinsi dengan provinsi, maupun kerjasama kabupaten dengan kabupaten.
"Sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang sudah melakukan ini, misalnya Dumai sudah melakukan MoU dengan lima Kabupaten lainnya. Dan beberapa daerah lainnya akan menyusul," jelasnya.
Skema kerjasama antar daerah dapatb diimplementasikan dengan mennggunakan pendekatan government to government (G2G) atau business to business (B2B)
BI Riau memperkirakan tingkat inflasi Provinsi Riau pada 2018 berada pada kisaran 3,7 persen hingga maksimal 4,7 persen. Terkait inflasi, tekanan inflasi terutama bersumber dari komponen "administered price" seiring dengan tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, elpiji tiga kilogram, dan listrik.
Selanjutnya, tekanan terhadap inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan yang berpotensi bergejolak (volatile food). Sebab, ketergantungan Riau dari pasokan luar daerah masih tinggi dan rawan terhadap gejolak harga.(*)
Sumber : Antarariau.com


Berita Lainnya
Berbagi Berkah Ramadan, Bapenda Batam Santuni 159 Anak Yatim dan Janda Lansia Jelang Idul Fitri 1447 H
BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi
Polsek Tempuling Sediakan Cek Kesehatan Gratis di Pos Pelayanan Lebaran 2026 untuk Pemudik
Petugas Pos Pelayanan Laksanakan Pengamanan Kedatangan Kapal di Pelindo Tembilahan Berjalan Aman Ops Ketupat Lancang Kuning 2026
Dentuman Meriam Buluh Meriahkan Malam Ramadan di Kota Siak
Babinsa Koramil 04/Kuindra, Komsos Ini Wujudkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat
Berbagi Berkah Ramadan, Bapenda Batam Santuni 159 Anak Yatim dan Janda Lansia Jelang Idul Fitri 1447 H
BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi
Polsek Tempuling Sediakan Cek Kesehatan Gratis di Pos Pelayanan Lebaran 2026 untuk Pemudik
Petugas Pos Pelayanan Laksanakan Pengamanan Kedatangan Kapal di Pelindo Tembilahan Berjalan Aman Ops Ketupat Lancang Kuning 2026
Dentuman Meriam Buluh Meriahkan Malam Ramadan di Kota Siak
Babinsa Koramil 04/Kuindra, Komsos Ini Wujudkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat