Pilihan
Bosda Akhir 2024 Masih Tunda Bayar, Banyak Kepsek Dikejar Vendor!
Marto Saputra Siap Ditempatkan Dimana Saja!
Pekanbaru Mudahkan Warga Urus PBG, Wako Resmikan Sip Aman
DPP SPKN Nilai Kejati Riau Belum Respon Positif
DPP SPKN Apresiasi Polda Riau Tindak Lanjuti SPPD dan Mamin di DPRD Riau
Provinsi Riau Defisit Beras 69 Persen, BI Dorong TPID Cari Solusi
PEKANBARU - Bank Indonesia Provinsi Riau mendorong Tim Pengendalian Inflasi Derah atau TPID tingkat provinsi untuk mencari solusi untuk menekan harga bahan pangan dan tingkat inflasi di Provinsi Riau.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau, Siti Astiyah, di Pekanbaru, Senin, mengatakan ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh TPID. Hal tersebut sudah mulai dirumuskan pada rapat TPID Riau yang digelar di kantor BI Riau pada Jumat (19/1).
Ia menilai kebijakan tentang ketersediaan pangan sangat penting karena Riau hingga kini masih defisit beras sekitar 69 persen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini membuat Riau sangat rentan terjadi gejolak kenaikan harga beras yang berujung pada meningkatnya tingkat inflasi.
Siti menjelaskan sejumlah kebijakan yang dibahas, diantaranya seperti revitalisasi pasar, pasar lelang, pasar murah, pemanfaatan teknologi informasi, kerjasama antar daerah dan juga pengawasan pergudangan.
Khusus pada kebijakan angan, TPID tengah membahas pembentukan cadangan beras, pendampingan petani, menekan perubahan fungsi lahan pertanian, penyajian data dan informasi pangan, penyediaan infrastruktur pangan serta peran serta Gapoktan.
Ada juga Kebijakan Infrastruktur, yang ini berkaitan dengan pembangunan pasar induk, pergudangan, pembangunan dan pengelolaan jalan, perizinan pembebasan lahan.
TPID menyetujui kebijakan perdagangan antar daerah seperti provinsi dengan provinsi, maupun kerjasama kabupaten dengan kabupaten.
"Sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang sudah melakukan ini, misalnya Dumai sudah melakukan MoU dengan lima Kabupaten lainnya. Dan beberapa daerah lainnya akan menyusul," jelasnya.
Skema kerjasama antar daerah dapatb diimplementasikan dengan mennggunakan pendekatan government to government (G2G) atau business to business (B2B)
BI Riau memperkirakan tingkat inflasi Provinsi Riau pada 2018 berada pada kisaran 3,7 persen hingga maksimal 4,7 persen. Terkait inflasi, tekanan inflasi terutama bersumber dari komponen "administered price" seiring dengan tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, elpiji tiga kilogram, dan listrik.
Selanjutnya, tekanan terhadap inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan yang berpotensi bergejolak (volatile food). Sebab, ketergantungan Riau dari pasokan luar daerah masih tinggi dan rawan terhadap gejolak harga.(*)
Sumber : Antarariau.com


Berita Lainnya
Babinsa Koramil 04/Kuindra Laksanakan Patroli Tapal Batas di Kelurahan Sapat Secara Rutin
Dukung Swasembada Pangan, Danramil 03/TPL Lettu Arm Muchazzar Hadiri Acara Penanaman Jagung Desa Karya Tunas Jaya
Komsos Dengan Warga, Babinsa Koramil 03/Tpl juga Rutin Pantau Perkembangan Wilayah Binaan
Koramil 07/Reteh Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Keamanan dan Bahaya Karhutla
Koramil 07/Reteh Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Keamanan Melalui Komsos
Koramil 07/Reteh Reteh Tingkatkan Kualitas Gizi Anak-Anak di Pulau Kijang dengan Mensukseskan MBG
Babinsa Koramil 04/Kuindra Laksanakan Patroli Tapal Batas di Kelurahan Sapat Secara Rutin
Dukung Swasembada Pangan, Danramil 03/TPL Lettu Arm Muchazzar Hadiri Acara Penanaman Jagung Desa Karya Tunas Jaya
Komsos Dengan Warga, Babinsa Koramil 03/Tpl juga Rutin Pantau Perkembangan Wilayah Binaan
Koramil 07/Reteh Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Keamanan dan Bahaya Karhutla
Koramil 07/Reteh Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Keamanan Melalui Komsos
Koramil 07/Reteh Reteh Tingkatkan Kualitas Gizi Anak-Anak di Pulau Kijang dengan Mensukseskan MBG