PEKANBARU - Pihak Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur menyoroti pembebasan lahan Tol Pekanbaru-Dumai masih menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pengerjaan proyek tersebut. 

     

Ketua Komisi IV DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Jumat mengimbau pemilik lahan untuk berkenan membebaskan lahannya, sehingga pengerjaan Tol dengan ruas jalan 131 kilometer tersebut dapat rampung sesuai target, pada 2019 mendatang.

     

"Persoalan pembebasan masih menjadi kunci, maka kami menghimbau baik itu masyarakat ataupun perusahaan agar dapat mendukung, lahannya yang terkena, tim apraisal akan mengkaji, menilai dan mengukur. Kita meyakini ganti rugi lahan tidak akan merugikan masyarakat," kata Hardianto. 

   

Menurutnya, lahan yang belum dibebaskan berada di seksi IV Kandis-Duri Selatan (26 km), seksi V Duri Selatan-Duri Utara (28 km), yang rata-rata merupakan milik masyarakat.

   

Sementara, jika lahan tersebut milik perusahaan, maka diminta untuk berkenan melepaskan. Jika ada perusahaan yang tidak berkenan, maka pemerintah mesti mengambil tindakan tegas.

     

"Kalau semua lahan tidak ada kendala, maka tidak akan ada persoalan karena itu kuncinya. Kontraktor kita harapkan agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya. 

     

Pihaknya sangat berharap jika pengerjaan proyek Jalan Tol Dumai-Pekanbaru bisa diselesaikan segera. Apalagi banyak manfaat positif jika proyek ini selesai.

     

Inii tuntutan kita bersama, jalan tol ini harus jadi, karena ini menjadi harapan untuk masyarakat Riau dan jangan pernah ada berpikiran bahwa masyarakat terganggu dengan adanya pembangunan proyek ini," tuturnya.

   

Sebagai informasi, Tol Pekanbaru - Dumai ini dibangun dalam VI seksi. Tol ini merupakan bagian dari ruas Tol Trans Sumatera terpanjang yang membentang di dalam satu Provinsi. Panjangnya yang mencapai 131 km menyambungkan wilayah Rumbai di Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai.(*)

 

 

Sumber : Antarariau.com