SUMUT, Medialokal.co - Di tengah pandemi yang belum juga reda, dan adanya kabar tentang pembelian APD berupa 200.000 pcs masker kain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Tim Gugus Tugas percepatan penanganan penyebaran Covid-19 dengan menggunakan dana sebesar Rp. 1,1 Miliar APBD TA-2020, tentunya menuai kritikan dari kalangan masyarakat. Hal tersebut juga terkesan menimbulkan dampak kekecewaan terhadap para pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi atau penjahit.

Senada dengan hal itu, dua tokoh muda yang berasal dari 2 organisasi kepemudaan yakni KPPHumbahas (Komunitas Pemuda Peduli Humbahas) dan DPD GMNI Sumut menilai bahwa pembelian masker yang dilakukan oleh pemkab Humbang hasundutan seakan tidak "mempercayai" UMKM dibidang konveksi yang ada.

Hal itu disampaikan Ganda M Sihite selaku Sekjen KPP Humbahas, bahwa dengan anggaran sebesar 1.1M seharusnya sudah bisa membantu para pelaku UMKM dibidang konveksi di tengah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Ganda mengatakan, pembelian masker dari bandung terkesan bahwa selama ini pemerintahan di bawah pimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor tidak terlalu serius memperhatikan keadaan atau kondisi para pelaku UMKM nya dan seakan terkesan di abaikan. Buktinya lebih memilih import dari kota Bandung dan ini menjadi pertanyaan kepada Pemkab kenapa tidak memberdayakan UMKM nya sendiri.

Selanjutnya Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Paulus PG, menilai Pemkab Humbahas tidak percaya diri dengan UMKM nya sendiri dengan membeli Masker dari luar kota sama hal nya Pemkab bisa menimbulkan gejolak ekonomi yang sangat terdampak bagi masyarakat sendiri terkhusus UMKM.

"Jumlah yang dibeli dari Bandung sangatlah banyak dengan dana 1,1 M. Nah pertanyaannya apakah dana sebesar itu harus dipergunakan untuk membeli masker semua? Apakah dana itu bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan mengunggah ke email atau akun media sosial Pemkab HUMBAHAS yang resmi?," celetuk Paulus PG.

Ganda Sihite kembali menambahkan, bahwa dalam kondisi pandemi yang tidak kita tahu sampai kapan akan berakhir, terutama dalam pengadaan APD berupa masker patut mencontoh kabupaten tetangga yakni  Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurutnya, melalui himbauan Bupatinya berbunyi supaya memberdayakan UMKM nya untuk memproduksi massker secara mandiri dengan menggunakan Dana Desa untuk kemudian maskernya dibagikan kepada warga dan disarankan juga kepada warganya yang mampu untuk mengadakan masker secara swadaya.

"Kenapa kabupaten tetangga bisa memproduksi masker sendiri dengan memberdayakan UMKM nya, sedangkan kita kenapa tidak bisa memberdayakan UMKM dan harus memilih membeli dari Bandung?apa selama ini UMKM yang ada di Humbang Hasundutan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah atau bagaimana? bagaimana kita bisa maju kalau hanya bergantung dari luar, sedangkan sumber daya yang ada di daerah sendiri tidak dipergunakan," timpal Ganda Sihite yang juga Kader dari GMNI.

Lanjut Paulus PG, pembelian masker di luar kota tidaklah baik di masa seperti sekarang ini, karena di HUMBAHAS banyak UMKM yang dipertanyakan kenapa tidak diperdayakan. Toh menurutnya uang 1,1 M itu bisa berputar untuk ekonomi masyarakat itu sendiri tidak perlu lah kita membeli dari luar.

"Keputusan ini yang sangat kita sayangkan tidak ada keberpihakannya kepada rakyat dan terkesan menghamburkan uang rakyat. Saya melihat di salah satu kabupaten tetangga sangatlah antusias memperdayakan UMKM yang ada di daerah nya sehingga mampu menciptakan keharmonisan kerja sama antara Pemkab dan UMKM," ujar Paulus PG kepada awak media.

Lebih lanjut Paulus PG menjelaskan bahwa saat ini pemerintah harus mampu membangkitkan ekonomi akibat terdampak Covid 19, sehingga dengan menggunakan produk lokal dan mampu menambah kepercayaan diri dari masyarakat atau pelaku UMKM untuk terus bangkit dalam keterpurukan ekonomi saat ini dan bukan membeli masker dari luar kota yang sama saja tidak percaya kepada kemampuan rakyat dan UMKM nya.