ANAMBAS, Medialokal.co - Seiring dengan kedatangan Menkopolhukam dan Mendagri sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua umum IMKKA-Pekanbaru mengatakan harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat bagi Anambas sebagai daerah perbatasan.

"Pembangunan di bidang infrastruktur,  ekonomi, kesehatan, jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan perlu segera dituntaskan untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Anambas, dan juga potensi wisata anambas yang luar biasa, tentu ini harus dimaksimalkan agar wisata anambas bisa bersaing dikancah nasional," tutur Raja Emi, Ketua Umum IMKKA-Pekanbaru, Kamis (04/06/2020). 

Dia juga berharap tidak hanya menteri, setelah ini mudah mudahan presiden jokowi juga datang ke anambas yang menunjukkan bahwa negara benar benar hadir di wilayah perbatasan demi mewujudkan nawacita presiden membangun dari pinggiran. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IMKKA-Pekanbaru Hidayat juga menambahkan, dengan keadaan geografis wilayah Kepulauan Anambas yang ditinjau dari aspek geopolitik maupun geoekonomi memang sangat strategis, terlebih berbatasan langsung dengan 5 negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. 

Tentunya di wilayah perbatasan seperti ini sering terjadi ilegal fishing oleh negara Asing. Padahal Indonesia sendiri memiliki hak kedaulatan di perairan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketetapan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), atau dikenal Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Dimana segala sumber daya laut dan isinya berhak dieksploitasi oleh Indonesia. Oleh karena itu harus ada perhatian khusus Pemerintah pusat terhadap para nelayan di Anambas

"Harapannya dengan dana yang disiapkan Pemerintah sebesar Rp 350 Milyar untuk melanjutkan program gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (gerbang dutas) memberikan dampak positif dalam proses percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya," tutup Hidayat. (*)