JAKARTA, Medialokal.co -  Pemerintah Republik Indonesia mulai menggodok protokol kesehatan untuk aktivitas belajar murid di sekolah maupun di pesantren. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin (8/6/2020).

Dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf ingin kegiatan di pesantren tetap berjalan, namun tidak menjadi pusat penularan baru.

"Prinsipnya tentu kita ingin pesantren itu bisa kembali berkegiatan seperti biasa, tetapi tak jadi tempat pusat penularan baru COVID. Karena itu kita akan bantu pesantren, pemerintah akan menyiapkan untuk membantu pesantren," ujar Ma'ruf dilansir dari detik.com.

Ma'ruf mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan menyeterilkan lingkungan pesantren sebelum kembali menerima para santri hingga melakukan tes PCR.

"Sehingga mereka sudah aman dan kemudian mereka juga dipandu supaya tetap menggunakan masker, menjaga physical distancingnya, cuci tangan, pokoknya protokol kesehatan juga dijalankan," kata Ma'ruf.

Tidak hanya itu, menurutnya perlu pembatasan bagi para santri untuk keluar dan masuk pesantren. Serta pentingnya penerapan protokol kesehatan.

"Mungkin mereka supaya aman tidak boleh keluar dari pesantren, menghindari bertemu dengan pihak lain. Kemudian juga bertemu supaya tidak terjadi physical distancingnya, tidak dilanggar, kemudian juga harus dibatasi orang dari luar untuk masuk," kata Ma'ruf.

"Ini nanti akan kita rumuskan supaya benar-benar sebelum masuk sudah steril, sudah masuk kemudian mereka sudah aman," sambungnya.

Sedangkan bagi pesantren yang saat ini telah menjalankan aktivitas, Ma'ruf meminta Gugus Tugas daerah melakukan pengamanan.

"Memang kan kita bicarakan protokol kesehatan untuk new normal di pesantren, mungkin besok Rabu," kata Ma'ruf.

Untuk protokol kesehatan di sekolah, Ma'ruf menuturkan perlu adanya sanitasi yang cukup hingga air bersih. Pengaturan protokol kesehatan di sekolah dilakukan karena sistem belajar online dinilai tidak optimal.

"Sedang dipersiapkan protokolnya, pertama harus ada sanitasi yang cukup, air bersih, bisa diawasi, jumlah per kelas harus setengah, tidak full. Mungkin yang akan dipertimbangkan SD tidak dulu, SMP dan SMA," kata Ma'ruf.

"Ini masih digodok ya. Karena belajar online tidak optimal, semua daerah kita juga belum hijau padahal yang disepakati yang paling aman untuk dibuka itu daerah hijau saja," sebutnya.(*)

 

Sumber Berita: detik.com