TEMBILAHAN, Medialokal.co - Bupati Indragiri Hilir H M Wardan didampingi Wakil Bupati Syamsuddin Uti, paparkan sejumlah upaya Pemda dalam pembangunan wilayah serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui potensi Kelapa, kepada Anggota DPD RI asal Riau, Edwin Pratama Putra, di ruang rapat rumah Dinas Bupati, Senin (10/8/20).

Kedatangan Senator Edwin ini merupakan rangkaian agenda kunjungan kerja daerah pemilihan, dan turut juga dihadiri hampir seluruh Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam pemaparannya, Wardan menjelaskan bagaimana komoditi Kelapa Kopra masih menjadi primadona di Inhil. Hanya saja kondisi yang terjadi mengenai harga yang tidak stabil sehingga berimbas kepada pendapatan masyarakat.

Ia menjelaskan tak kurang dari 70% mata pencaharian masyarakat di Inhil sebagai Petani Kelapa Kopra. Jika melihat harga saat ini dengan kisaran Rp 2000 hingga Rp 2.500 per butir yang diambil langsung dari petani.

"Puncak harga terjadi pada akhir tahun 2017 dengan nilai Rp 3.600 per butir, namun anjlok pada awal 2018 menjadi Rp 600 . Ini yang sangat miris kita rasakan bahwa monopoli harga tidak terelakkan bagi kita. Sementara masyarakat tentu menyalahkan Pemda kenapa tidak bisa mengawal harga," keluhnya.

Berbicara tindakan, Wardan menambahkan, Pemda Inhil tidak tinggal diam melihat kondisi ini terjadi. Upaya terus dilakukan untuk menaikkan harga Kelapa Kopra dan menggeliatkan Kelapa Kopra Inhil tingkat Dunia.

"Kita sudah buat iven world coconut day, lalu kita pernah adakan peringatan hari pers nasional (HPN) Riau di Inhil. Bahkan kita sudah galakkan salam kelapa sawit dengan melambaikan 5 jari. Kemudian  untuk akses pendukung infrastrukturnya seperti jalan darat, yang   status kewenangan provinsi juga terus kita upayakan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian kita sudah koordinasikan dengan Pelindo untuk kita hadirkan pelabuhan peti kemas di parit 21," jelasnya.

Khusus untuk rencana pelabuhan peti kemas, hal ini memang menjadi penting diwujudkan, mengingat ada 90 hingga 100 kapal perbulan yang keluar masuk membawa Kelapa dari Inhil dan dibawa ke Batu Pahat, Malaysia.

"Setelah sampai di pahat, kelapa itu mereka yang mengolah dan hak mereka. Setelah diolah menjadi insdustri hilir dan dibawa lagi ke indonesia," terang Wardan lagi.

Menanggapi hal ini, Edwin menyatakan dirinya siap bermitra dengan Pemkab Inhil. Apalagi ia yang kini di Komite II DPD RI, memiliki mitra kerja 11 Kementerian dan 2 Kementerian Koordinator.

"Usulan-usulan dari Pemkab ini kita minta dibuatkan surat secara formal dan proposal lengkap dengan data. Lalu saya akan bawa Bupati atau yang mewakili, untik ekspos program, kendala hingga potensi di Inhill ke Kementerian terkait," ungkap Edwin.

Mengenai infrastruktur jalan yang rusak, kata Edwin, dengan status jalan wewenang Provinsi sebetulnya ada solusi alternatif yakni 'menjolok' dana alokasi khusus (DAK) fisik penugasan.

Kemudian lanjut Edwin, terkait komoditi Kelapa, perlu digalakkan dengan sejumlah kegiatan pendukung disamping membangun jaringan infrastruktur yang baik. Seperti wisata kelapa, hingga pengolahan industri hilirnya.

Dalam pertemuan tersebut juga turut ditampilkan hasil pengolahan Kelapa seperti minyak kelapa, gula kelapa, kecap manis kelapa, hasil karya industri rumahan.

"Kita akan jejaki perusahaan besar nasional untuk bisa menggandeng produk lokal turunan kelapa dari inhil ini," ucap Edwin.

Para Kepala Dinas yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi program dan kendala, perihal urusan yang bisa dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

Usai pertemuan beberapa OPD ada yang menyerahkan bundel proposal kepada Senator Edwin, untuk ditindaklanjuti ke Kementerian terkait.

"Saya akan bawa ini dan berkomunikasi juga dengan DPR RI dari Riau. Jadi dorongan kami legislatif ini untuk menguatkan pengajuan prolosal dari Pemda Inhil." tutup Edwin. (Rilis)