BINTAN, Medialokal.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, Tarmizi mengatakan ada pabrik Es balok yang ada di Kecamatan Gunung Kijang Pasar Barek Motor yang di kelola secara pribadi oleh warga bernama Baini dan di Kecamatan Teluk Sebong kawal di kelola oleh Koperasi dan di serahkan pengelolaannya kepada Akok.

Tidak hanya itu, Tarmizi juga menggabarkan untuk wilayah Berakit pabrik Es balok terbengkalai setelah di kelola mengalami kerugian dan tunggakan listrik 2 bulan tidak di bayar kemudian di bebankan Kepada PT BIS (BUMD) untuk membayar sebesar lebih kurang 50 juta.

Tidak hanya Tarmizi seorang, selanjutnya Anggota DPRD Bintan, M. Toha juga angkat bicara untuk Kondisi Pabrik Es balok di Tambelan yang mana kondisi pabrik rusak dan tidak jelas kelanjutannya.

"Status ke empat (4) pabrik Es tersebut tidak jelas kerena sudah di tanyakan kepada Kabag hukum, Kabag Ekonomi, DPKKAD termasuk juga PT BIS mereka mengatakan tidak tahu status Pabrik Es balok tersebut apakah milik Pemkab Kabupaten Bintan, atau Pemerintah Provinsi Kepri, yang jelas ke empat Pabrik Es balok tersebut di bangun dengan mengunakan uang Rakyat dan anehnya apabila sudah rusak kemudian di kembalikan kepada Pemkab Bintan,"ujar M. Toha

Dikatakannya lagi, sementara selama beroperasi bertahun- tahun tidak ada memberikan PAD bagi Pemda dan juga tidak di rasakan manfaatnya bagi nelayan-nelayan kecil yang mana harga Es di jual sama dengan harga Pabrik Es balok Swasta yaitu Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah ) perton.

Masih menurut M.Toha, seharusnya keberadaan Pabrik Es tersebut dapat membantu nelayan-nelayan kecil di Kabupaten Bintan dengan harga yang jauh lebih miring dari harga Pabrik Es balok Swasta.

"Meskipun tidak bisa memberikan kontribusi kepada Pemda berupa PAD, namun ini suatu pembiaranya," ungkapnya.

M.Toha sebagai Wakil Rakyat, meminta pihak terkait, agar membuat regulasi dan mengakaji ulang terkait aset daerah agar bisa lebih mendorong ekonomi menjadi PAD dan bermanfaat bagi masyarakat nelayan kecil.

"Kalau dikelola secara Pribadi Aset yang dibanggun oleh Pemda, rasanya kurang pas kerena berdampak kepada kepentingan usaha atau bisnss," ungkap M.Toha. (*)