MEDIALOKAL.CO - Kekalahan kontestan yang di dukung pada helat Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai tidak lagi memunculkan "barisan sakit hati" di akar rumput kemasyarakatan, sehingga melahirkan sinisme terhadap program 100 hari kerja yang dicanangkan pemerintah terpilih. 

Demikian disampaikan, Ratna, warga Rimba Sekampung Kota Dumai kepada media ini, Minggu (16/5) kemarin,  menyikapi masih bersiliwerannya umpat dan caci, di berbagai media sosial, dan media diskusi rakyat oleh berbagai akun pendukung calon pada pada Pilkada lalu terhadap aneka kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai di bawah kepemimpinan Walikota Paisal, SKM, Mars, terutama menyangkut program 100 hari kerja pemerintah. 

"Yang sudah ya sudahlah, mari kita merajut merah putih kembali. Pilkada sudah usai, kini saatnya kita bersinergi dan bahu membahu untuk mewujudkan Dumai ini menjadi kota idaman, sebagai mana jargon kota kita saat ini," ujarnya. 

Ratna meminta semua pihak bisa menjalankan aktivitas sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing.

Unsur-unsur kepentingan politik dan kelompok mesti  diminimalisir untuk menciptakan keseiramaan langkah dalam memajukan Kota Dumai, 

"Kalau tidak hari- hari kita akan habis dan waktu kita akan terbuang percuma karena debat-debat kusir yang minim manfaat. Orang berlebaran ke rumah Walikota, bising juga, ada banjir akibat curah hujan, mencak-mencak semua disoundingkan kepada program 100 hari kerja Walikota, seakan-akan program 100 kerja Walikota itu adalah lampu ajaib yang berisi jurus simsalabim Aladin mengatasi aneka permasalahan di Kota kita ini. Baca dan simaklah lagi baik-baik apa saja hal-hal yang termaktub dalam program 100 hari kerja itu itu," tukas Ratna. 

Sementara itu Rahman, Pengamat Media Sosial lainnya menyebutkan, hendaknya tidak semua persoalan dan masalah Kota digeneralisasi dan disebutkan masuk dalam program 100 hari kerja. 

Bila di tingkat warga ada keperluan atau kebutuhan program pembangunan jalur di setiap Kelurahahan telah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). 

Lembaga itu  adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

"Nah jalurnya ke sana, nanti di Musrenbangkan. LPMK ini mesti arif menyerap aspirasi dan apa saja kebutuhan warga, dan jangan menjadi tukang bully pemerintah pula, kalau sampai itu terjadi, berarti mereka tidak paham dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai mitra tadi," tukas Rahman.*

sumber :
https://spiritriau.com/Sosial/Kekalahan-Pilkada-Jangan-Jadi-Ajang-Sinisme-Pada-Program-100-Hari-Kerja-Walikota