Pilihan
Erisman: "Saya Belum Terima Laporan!"
Kadisdik Riau Cepat Tanggap Bantu Zea Melanjutkan Sekolah!
Bosda Akhir 2024 Masih Tunda Bayar, Banyak Kepsek Dikejar Vendor!
Marto Saputra Siap Ditempatkan Dimana Saja!
Sandi Diduga Main Duit, PROJO Desak Bawaslu dan KPK Bergerak
MEDIALOKAL.CO - Pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam organisasi relawan PROJO mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri dugaan tentang Sandiaga S Uno menyogok elite PKS dan PAN demi tiket calon wakil presiden.
Menurut Ketua Bidang Hukum DPP PROJO Silas Dutu, sejauh ini sudah ada pengakuan dari Sandi tentang uang ke PKS dan PAN untuk membiayai kampanye. Dugaannya, uang itu merupakan mahar untuk menjinakkan PKS dan PAN agar mau mendukung wakil gubernur DKI Jakarta itu sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Adanya dugaan mahar politik tersebut menjadi sangat beralasan dan patut dibuktikan oleh penegak hukum. Karena sangat tidak masuk akal ketika ada perdebatan keras hingga sampai ancam-mengancam dan tarik-menarik kepentingan antara PAN, PKS dan Gerindra, tiba-tiba melunak dan langsung berkompromi begitu saja ketika Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres,” ujar Silas melalui pesan singkat, Senin (13/8).
Menurut Silas, logika publik tentu akan membenarkan tuduhan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief yang menyebut Sandi menggelontorkan uang ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar. Meskipun tuduhan itu berkali-kali dibantah, namun faktanya kini Sandi menjadi cawapres bagi Prabowo yang diusung koalisi Gerindra, PKS dan PAN.
Silas pun meyakini publik tak akan percaya begitu saja pada dalih Sandi tentang uang untuk PAN dan PKS guna membiayai kampanye. “Alasan apa pun dari Sandiaga Uno menjadi sulit dipercaya, apalagi sekarang belum masuk pada masa kampanye,” tegasnya.
Oleh karena itu Silas mendesak Bawaslu, KPK dan PPATK menyeriusi dugaan patgulipat berbau uang itu. Alasannya, mahar politik selain melanggar hukum juga menjadi ancaman bagi demokrasi.
“Karena demokrasi yang dicemarkan politik uang akan melahirkan pemimpin berkarakter koruptif. PROJO tidak ikhlas masyarakat diberikan calon-calon yang berkarakter koruptif dalam Pilpres 2019,” pungkasnya.(jpnn.com)


Berita Lainnya
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Gelar Rakor Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV 2025 KPU Riau Perkuat Kualitas Data Pemilih
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Gelar Rakor Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV 2025 KPU Riau Perkuat Kualitas Data Pemilih