MEDIALOKAL.CO -- Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Vernando Wanggai mengatakan, wilayah ibu kota baru meliputi wilayah seluas kurang lebih 256.142 hektare (ha). Di dalamnya meliputi kawasan ibu kota baru seluas kurang lebih 56.780 ha dan kawasan pengembangan IKN (Ibu Kota Negara) seluas 199.362 ha.

"Ini cakupan wilayah pengelolaan," kata Velix dalam diskusi publik terkait Rancangan Undang-Undang IKN bersama Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (21/12).

Velix mengatakan, ibu kota negara memiliki visi sebagai kota dunia. Artinya untuk semua yang dibangun dan dikelola nantinya dengan tujuan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia.

"Kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional," kata Velix.

Dia menambahkan, penerapan prinsip pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara mengacu pada rencana induk ibu kota negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Adapun status ibu kota negara dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang.

Apabila RUU IKN sudah disahkan, pemerintah akan membuat aturan turunan yang lebih teknis. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dua bulan setelah RUU IKN disahkan.(*)

Sumber : http://merdeka.com