Perindo Nilai Biaya Politik Mahal Sebabkan Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
MEDIALOKAL.CO - Ketua DPP Partai Perindo Wibowo Hadiwardoyo menilai penyebab masih banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena biaya politik yang mahal. Apalagi banyak dari kepala daerah terjebak dalam mahar politik saat mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wibowo juga menilai jika mahar politik masih ada, lebih baik calon kepala daerah maju secara independen karena biaya politik yang lebih murah.
"Ada yang bilang korupsi karena mahar tinggi, mending independen," ujar Wibowo dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Menurut Wibowo adanya mahar untuk bisa menjadi calon kepala daerah menyebabkan tidak berjalannya seleksi antar kader untuk bisa dicalonkan dalam Pilkada.
"Hanya saja risikonya adalah seleksi kader yang sulit," jelasnya.
Sementara itu, politikus Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengklaim tak ada mahar politik yang dilakukan partainya dalam mengusung calon kepala daerah pada Pilkada Serentak.
"Kalau di Golkar kami enggak kenal mahar," ujar Dave.
Menurut Dave, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu selalu mengutamakan kadernya untuk diusung dalam kontestasi Pilkada. Namun, bila tidak didapat, Partai Golkar baru akan mencari calon dari luar partai.
"Bilamana survei tinggi, diutamakan kader dan pengururs, kalau dua-duanya enggak ada baru kita cari keluar," pungkas Dave.
(okezone.com)


Berita Lainnya
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta