MEDIALOKAL.CO - Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) mempertanyakan fit and proper test untuk menentukan calon yang diusulkan menjadi wagub DKI. Mekanisme tersebut dianggap Sani menunjukkan komitmen 'setengah hati' Gerindra menyerahkan kursi wagub DKI ke PKS.

"Ini artinya calon yang diajukan PKS dianggap tidak proper, tidak capable sehingga harus ada fit and proper test dulu. Seharusnya hanya memperkenalkan bukan tes," kata pria yang akrab disapa Bang Sani ini di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Sani mengaku tidak terlibat dalam pertemuan DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI beberapa waktu lalu. Namun dia menganggap keputusan adanya fit and proper test tidak tepat.

"Masalah dulu pas Pak Anies dan Pak Sandi dicalonkan oleh PKS dan Gerindra emang ada fit and proper test? Pak Prabowo, Pak Sandi ada badan fit and proper test? Berarti ada keraguan. Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD," beber Sani.

Sani enggan berandai-andai soal adanya nama baru selain Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari PKS. Dia mendorong dibuatnya tolak ukur fit and proper test agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

"Saya nggak terlibat dalam diskusi. Tapi menurut saya ada fit and proper test bakal potensi memperpanjang penetapan wagub. Tolak ukur lulus test apa? harus disusun lagi disepakati lagi," kata dia.

Gerindra-PKS sebelumnya menyepakati pembentukan tim seleksi calon wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Calon-calon yang diusulkan kedua parpol akan mengikuti fit and proper test. 

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut calon wagub belum tentu dari PKS. Sebab, calon yang diusulkan harus melewati seleksi. Apabila nanti calon dari PKS tidak lolos, baru calon dari Gerindra yang akan diseleksi.

"Kan nggak serta-merta juga PKS. Jadi harus ada lewat fit and proper (test). Kan belum tentu mereka lulus dalam fit and proper (test), kan?" kata Taufik di kantor DPD Gerindra DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

(detik.com)