TEMBILAHAN – Forum Pers Peduli Indragiri Hilir (Inhil) akan menyampaikan aspirasi langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kinerja Pj. Bupati Inhil Herman.

Sekitar 40 pewarta yang bertugas di Kabupaten Inhil dari berbagai organisasi yaitu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia) akan bertolak ke Kantor Kemendagri Jakarta dalam waktu dekat.

Ketua IWO Riau Muridi Susandi menjelaskan, pers di Kabupaten Inhil memantau dalam beberapa waktu terakhir PJ Bupati Inhil, Herman tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang diharapkan.

“Terlihat adanya dugaan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang,” ujarnya mewakili Forum Pers Peduli Inhil, Rabu (20/3/24) malam.

Sandi sapaan akrabnya menuturkan, pada kesempatan tersebut nantinya forum pers Peduli Inhil akan membawa surat permohonan pencopotan PJ Bupati Inhil Herman yang di tandatangani seluruh insan pers Inhil, baik itu cetak, online dan elektronik.

“Dalam surat tersebut kami melampirkan kebijakan Pj Bupati Inhil yang dinilai mengganggu keharmonisan antar pemimpin dan masyarakat pada saat ini,” tuturnya.

Lebih rinci Sandi membeberkan, beberapa kebijakan yang menjadi sorotan yaitu, kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Bupati tidak diiringi solusi, serta kuat dugaan ingin melemahkan ekonomi masyarakat, seperti membongkar pasar Kelapa Gading dan Dayang Suri.

Selanjutnya dugaan mencoba melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dengan mengeluarkan kebijakan pencetakan reklame dilakukan satu pintu sehingga berimbas kepada perusahaan percetakan karena tidak mendapatkan akses yang sama.

Berkembangnya isu mutasi pegawai yang disampaikan Pj di sejumlah sambutannya, sehingga membuat ketakutan para birokrasi melaksanakan kegiatan yang berdampak lambatnya realisasi kegiatan dinas.

Indikasi penyalahgunaan jabatan demi kepentingan politik Pj Bupati Inhil terlihat dari seringnya kegiatan blusukan ke kecamatan dan desa-desa selayaknya Bupati Definitif.

“Mengingat Pilkada serentak tidak lama akan dilaksanakan, kami mohon kepada Kemendagri agar mencopot PJ Bupati Inhil, Herman dan mengganti dengan Aparatur Sipil Negeri lainnya agar tetap kondusif,” pungkas Sandi. (*)