Bengkalis, MEDIALOKAL - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, dan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau Dewi Akmal melakukan kegiatan Kunjungan kerja dan supervisi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau di Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu 12 Juni 2024 siang.

Kunker Kejati Riau Akmal Abbas didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau Dewi Akmal beserta Pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Marcos MM Simaremare, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau Kolonel Laut (H) Faisol, dan Kasubbag Perencanaan Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Herik Jonas Putra. 

Hal penting yang jadi perhatian dalam kunker Kajati Riau Akmal Abbas, ke Kejari Bengkalis terkait pengembangan sarpras khususnya di area PTSP, ketersediaan dan ketaatan menjalankan standar pelayanan, ketepatan waktu terhadap progress kinerja dan anggaran dalam tahun berjalan, pemeriksaan waskat dan wasnal pimpinan, penerapan pola hidup sederhana, tertib perkantoran.

Dalam kesempatan Kunker ini Kajati Riau menggaris bawahi untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan secara cepat dan efektif adalah terhadap penyelesaian barang bukti perkara tindak pidana khusus.

Kajati berpesan kepada jajaran Kejari Bengkalis saat melakukan briefing setelah mengecek secara langsung dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi hendaknya berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dengan optimalisasi asset tracing pada tahap penyitaan hingga eksekusi guna menutupi kerugian tersebut.

Diakhir kunjungan, Kajati Riau mengingatkan Kajari beserta para Kasi/Kasubag untuk mempedomani juknis pelaksanaan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional sebagai sebuah sarana pengendali kepatuhan internal dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan kunker ini digelar secara sederhana penuh soliditas dengan harapan dapat menyerap aspirasi seluruh jajaran selama pelaksanaan tugas secara langsung dan faktual hingga perbaikan mutu kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh setiap satuan kerja dalam kerangka Reformasi Birokrasi.*