INHIL, MEDIALOKAL.CO -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Melayu Riau (LMR) Kabupaten Indragiri Hilir melantik secara resmi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LMR Kecamatan Keritang, Ahad 28 Juli 2024.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Panglima Laskar Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hilir Datuk Safri Arahnur Bungsu di Kantor LMR Kecamatan Keritang di Parit Joyo Desa Pengalihan Keritang.

Selain melantik Datuk Panglima beserta jajaran pengurus DPC, Panglima LMR Inhil juga melantik Pimpinan Anak Cabang (PAC) Humas Laskar Melayu Riau se Kecamatan Keritang.

Adapun Panglima Laskar Melayu Riau DPC Keritang yang dilantik yaitu Datuk Zulkifli beserta Datuk Timbalan sekretaris dan bendahara serta juga Ketua Humas Pimpinan Anak Cabang yang ada di desa se Kecamatan Keritang.

Dalam sambutannya, Panglima LMR Kecamatan Keritang Datuk Zulkifli menyampaikan bahwa Laskar Melayu merupakan wadah silaturahmi budaya yang tergabung dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Banjar dan suku-suku lainnya yang ada di Kecamatan Keritang.

"Organisasi ini merupakan kumpulan bangsa Melayu yang menjadi induk dari berbagai suku yang ada di Sumatera khususnya di Riau," kata Datuk Zulkifli dihadapan tamu undangan yang hadir.

Ditambahkannya bahwa adapun tugas dan fungsi yang terpenting dalam Laskar Melayu Riau yaitu selalu menanamkan rasa kepedulian sosial kepada sesama serta ikut turun langsung kelapangan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah atau bencana.

"Mari kita selalu kompak, baik dalam suka maupun duka. Kita juga berkumpul dalam organisasi ini agar tidak terputus silaturahmi, kami akan membuat program rapat rutin setiap bulan untuk wadah bersilaturahmi," tambahnya.

Selain itu kepada para pengurus DPC dan PAC, Datuk Zulkifli meminta agar aktif menjalankan tugas organisasi dan tidak berdiam diri serta mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

"Kita jangan berdiam diri tanpa berbuat dalam menjalankan tugas yang sudah diatur agar organisasi tetap berjalan kearah yang benar. Mari selalu bergerak berdasarkan peraturan pemerintah dan hukum-hukum yang berlaku," pungkasnya.(*)