MEDIALOKAL.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai usulankorupsi Orde Baru sebagai materi debat capres-cawapres ngawur. Hal tersebut sebelumnya diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

"PSI ngawur ya, udah ketakutan mau diperiksa polisi makanya agak agak ngawur parpol masih bau kencur," kata Arief kepada wartawan, Kamis (6/12).

Dia pun menilai alasan Raja Juli mengada-ada, bahwa debat itu dilakukan agar citra korupsi Soeharto tak cuma jadi ajang balas antar politisi. Arief mengatakan partai baru seperti PSI ini masih bau kencur, tak perlu usul diskursus demikian. Dia menegaskan Soeharto belum terbukti bersalah lewat pengadilan.

"Jadi tidak perlu partai politik bau kencur yang baru nonggol usul usul diskursus. Sudah siap siap saja orang PSI menghadapi pemeriksaan polisi nantinya jika ada laporan dari pihak yang merasa difitnah dan dirugikan," kata dia.

Arief pun menilai PSI cuma mencari panggung sebagai partai yang tengah berusaha masuk parlemen.

"PSI itu masih Partai baru nonggol kagak tahu apa apa dan cuma mau cari panggung aja kok. Makanya sebenarnya males aku nanggapi karena PSI tidak akan lolos ke DPR nantinya paling ya nasib satu koma aja perolehan suaranya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjelaskan usulan itu ia cetuskan dikarenakan di dua koalisi pasangan capres-cawapres berdebat mengenai citra Soeharto di masa kepemimpinannya.

Ketimbang berdebat hanya di tingkat koalisi, Raja menilai masyarakat perlu mendapat pandangan tersendiri melalui debat capres-cawapres mengenai hal tersebut.

"Usulan ini jauh lebih mendidik masyarakat secara politik. Daripada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi," jelasnya.

Dia mengungkapkan, baik dirinya maupun Wasekjen PDIP Ahmad Basarah akan siap diajak berdebat korupsi Orde Baru itu.

"Saya dan mungkin Mas Basarah akan siap jika diajak berdebat tentang warisan Orde Baru yang dipuja-puji kubu Pak Prabowo-Sandi, daripada kita menjadi dokter yang menyalahkan data KPK tentang korupsi Orde Baru," ungkap Raja. 

(merdeka.com)