MEDIALOKAL.CO - Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengritik sikap Kementerian Dalam Negeri yang menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gara-gara salam dua jari di acara Partai Gerindra di Sentul, Bogor pada Senin (17/12) lalu.

Dikatakan Nizar, pejabat Kemendagri harusnya lebih teliti dalam menghakimi tindakan kepala daerah dalam aktivitas politik praktis. Pasalnya pidato Anies menurutnya sudah tepat dan tidak mengajak untuk memilih atau mencoblos capres mana pun.

"Soal salam dua jari bukanlah ajakan kampanye. Disebut kampanye bila Anies menyuruh mencoblos 02. Salam dua jari juga bukan merupakan tagline kampanye capres mana pun. Salam dua jari juga bukan tanda nomor yang ditetapkan oleh KPU," kata Nizar dikonfirmasi JPNN, Rabu (19/12).

Dia menyebutkan, KPU menetapkan 02 sebagai nomor urut Prabowo-Sandi. Selain itu, KPU tidak pernah menetapkan salam dua jari sebagai identifikasi capres/cawapres tertentu.

Karena itu dia menyarankan kementerian yang dipimpin politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lebih baik fokus mengurus kasus e-KTP tercecer daripada meributkan salam dua jari gubernur DKI Jakarta.

Apalagi sikap Kemendagri yang diam saja saat ada kepala daerah yang terang-terangan mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Seperti yang terjadi di Riau. Diketahui, "teguran" Kemendagri disampaikan lewat Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono.

"Kejadian belasan kepala daerah se-Riau yang mendukung Jokowi dan telah diputuskan melanggar oleh Bawaslu, sama mendagri didiamkan saja. Padahal sudah jelas melanggar," tandasnya.(jpnn.com)