Inhu, Medailokal.co - Aroma kemarahan dan ketidakadilan menyelimuti halaman Gedung DPRD Indragiri Hulu (Inhu)- Riau, Kamis (17/4/2025). Ratusan petani yang memiliki hak di Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir Kecamatan Rengat, bersama ratusan anggota Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), mendatangi wakil rakyat tampak di kawal puluhan polisi.

Mereka tidak datang dengan senjata tajam, tetapi dengan tekad dan luka batin, menuntut keadilan atas lahan kemitraan seluas 370 hektare bersama PT PT Sawit Bertuah Lestari (SBL) di Desa sungai raya yang diduga dirampas oleh PT Sinar Belilas Perkasa (PT SBP), milik Dedi Handoko Alimin.

Lahan kelapa sawit yang mereka kelola bertahun-tahun dengan keringat dan harapan, kini diklaim sepihak oleh perusahaan yang membeli aset dari PT Alam Sari Lestari (ASL) yang sudah pailit. Padahal, petani memiliki surat-surat dan bukti kuat bahwa mereka adalah pemilik sah dalam skema kemitraan dengan PT Sawit Bertuah Lestari (SBL).

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Inhu pun berlangsung tegang. Aroma ketidakpercayaan menguar ketika nama Dedi Handoko tak kunjung muncul di ruang mediasi. Bahkan, Kepala Desa Sungai Raya, Erwanto, juga tak hadir, seolah menambah bara dalam sekam konflik yang sudah membara ini.

Ketua Komisi II DPRD Inhu, Arsyadi SH, yang memimpin jalannya mediasi, tak menutupi kekhawatirannya. "Mereka datang bukan untuk mencari ribut. Mereka datang agar darah tidak tumpah di tanah Melayu. Ini harus segera diselesaikan!" tegas Arsyadi, politisi dari Partai Golkar.

Ketua komisi II DPRD Inhu itu mengapresiasi kehadiran LLMB yang mengawal aspirasi rakyat secara damai. "Sebagai lembaga sosial Melayu, LLMB menunjukkan kepedulian yang tinggi. Mereka berdiri bukan untuk memihak, tapi untuk meredam konflik. Ke depan, LLMB bisa ikut serta sebagai penengah dalam persoalan-persoalan masyarakat Inhu,” tambahnya.

Komisi II, lanjut Arsyadi, akan segera turun ke lapangan bersama dinas terkait, BPN/ATR, camat, dan pemerintah desa. Surat kepada Bupati Inhu juga segera dilayangkan agar langkah-langkah mediasi bisa dilakukan tanpa menunda-nunda lagi.

"Kalau konflik ini dibiarkan, bisa meledak. Jangan tunggu korban! Kami minta semua pihak menahan diri. Kalau tidak puas, silakan tempuh jalur hukum perdata. Bukan main hakim sendiri," tegasnya lagi.

Sementara itu, Panglima LLMB Inhu, Raja Abdul Azis, berdiri tegak penuh wibawa memastikan tidak ada konflik di tanah Melayu Indragiri. "Jangan ada pihak yang coba-coba menyakiti rakyat melayu. LLMB hadir bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menegakkan keadilan!” serunya lantang.

Panglima LLMB Inhu ini meminta kepada pemerintah agar memberikan kejelasan soal status lahan dan posisi Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim PT SBP. "Kalau negara tak hadir, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Kami tak ingin darah tertumpah. Tapi jangan uji kesabaran masyarakat,"tegasnya.

Perwakilan petani, Samsir, menyayangkan absennya pihak-pihak penting dalam mediasi. "Kami kecewa! Kades Sungai Raya dan Dedi Handoko tidak datang. Alasannya di jalan menuju DPRD, tapi sampai rapat selesai tak muncul juga. Ini bukan main-main, ini nasib rakyat!," kata Samsir dengan suara bergetar.

Lebih menyakitkan lagi, kata Samsir, saat petani berunding di DPRD, PT SBP justru melakukan panen di lokasi yang disengketakan, bahkan mengerahkan preman dari ormas Pemuda Pancasila, dengan tidak hadirnya pihak yang berkonflik dengan petani, namun menghadirkan yang tidak berkonflik dengan PT dalam hal ini PT SBL.

"Ini provokasi! Bagaimana bisa bicara damai kalau perusahaan justru menginjak-injak proses mediasi? Kalau begini terus, jangan salahkan kami kalau kami kembali masuk ke lahan 370 hektare itu," ancamnya.

Rapat ditutup dengan keputusan bahwa DPRD Inhu akan segera menyurati Bupati dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi konflik. Langkah nyata ditunggu, sebab kesabaran rakyat ada batasnya. **Rilis/Dfi