MEDIALOKAL.CO - Jika Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik terutama untuk tenaga ahli yaitu pendamping desa maka harus dibarengi dengan sistem rekruitmen yang baik dan jelas serta transparan.

Demikian ditegaskan oleh Sekretaris Umum Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintan (Fokusornof), Indra Gunawan, dalam menyikapi polemik terkait pengumuman hasil penerimaan pendamping desa yang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Inhil baru-baru ini. 

"Panitia harusnya melakukan transparansi dalam proses rekruitmen ini, jangan sampai ada yang merasa terzalimi dalam hal ini, kalau panitia sudah mengumumkan hasil tentu itu bersifat final, masak yang tak lulus tes tertulis bisa lulus, ada apa ini?,"ungkap Indra Gunawan saat dimintai tanggapannya oleh media ini.

Tidak hanya itu, Indra Gunawan juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Inhil) tidak tinggal diam dalam persoalan ini. 

"Kita meminta DPRD Inhil khususnya bagian komisi 1 untuk mengambil langkah cepat terkait hal ini, ini persoalan keadilan yang menimpa putra putri Inhil, dan kalau perlu bentuk pansus untuk mengungkap kecurangan yang dilakukan Dinas PMD Inhil dalam proses penerimaan pendamping desa ini, kita sangat mengutuk hal ini," sambungnya kembali. 

Sementara itu, pada pemberitaan sebelumnya, Para peserta calon pendamping desa merasa dibohongi dan dicurangi dengan proses rekruitmen pendamping desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang dilakukan baru-baru ini.

Salah seorang peserta calon pendamping desa yang tak ingin disebutkan namanya mengaku heran dengan hasil pengumuman akhir yang dilakukan oleh Dinas PMD Inhil terkait nama-nama yang lulus menjadi pendamping desa. 

"Ada yang tak lulus tes tertulis pada tahap awal seleksi dan tidak lanjut ketahap wawancara tapi bisa lulus di pengumuman hasil akhirnya,"ucapnya

Dikatakannya lagi, Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) menjadi program unggulan Bupati Inhil HM Wadan dimulai dari priode pertamanya dan pada priode keduanya ini kembali dimantapkan dengan menambahkan Kelurahan didalamnya kini sudah tercoreng dan mendapatkan noda hitam akibat proses rekruitmen calon pendamping desa yang tidak transparan dan akuntabel serta nepotisme.

"Kita semua punya bukti bahwa Dinas PMD Inhil telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan dalam proses penerimaan calon pendamping desa, jelas hal ini mencoreng muka HM Wardan dan Syamsudin Uti selaku Bupati Wakil Bupati Inhil yang baru saja dilantik," ungkapnya kembali.

Sementara itu, Budi selaku ketua panitia seleksi rekruitmen pendamping desa tersebut saat dikonfirmasi media ini, sampai dengan saat ini tak kunjung memberikan jawaban. (spiritriau.com)