PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO -- Beredarnya pemberitaan tentang akan dihentikannya Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda Reguler) dari Pemprov Riau merupakan sebuah keputusan yang bertentangan dengan prinsip wajib belajar 12 tahun di Riau. Ini membuktikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Riau tidak kompeten dan memimpin OPD dengan anggaran terbesar ini. Sudah layak untuk diganti! 

Pemerintah provinsi dalam hal ini Disdik Riau dinilai abai dan tidak peduli akan kelanjutan pendidikan anak terutama di tingkat menengah atas SMA/SMK. Penghentian dana Bosda Reguler ini pasti akan berdampak negatif pada peningkatan kualitas pendidikan di Riau. 

Lucunya, baik Dinas Pendidikan maupun DPRD Riau justru sepakat pula soal itu. Bahkan Kadisdik Riau yang dimintai konfirmasi, Jumat 20 Februari 2026 sambil lalu mengatakan, itu karena uang daerah tak cukup. Efisiensi! 

Forum Wartawan Pendidikan Riau (Forwadik) mengatakan bahwa keputusan penghentian Bosda Reguler ini seperti yang disampaikan Ketua Komisi V DPRD Riau dan Kadisdik Raiu di beberapa media, adalah keputusan yang akan membuat dunia pendidikan Riau makin terpuruk.

"Harusnya Bosda Reguler itu ditambah, bahkan disaat kondisi fiskal Riau dalam efisiensi. Karena Bosda Reguler itu untuk kelancaran pembelajaran di sekolah. Kenapa tidak proyek-proyek fisik yang dihilangkan. Ini justru operasional sekolah. Sungguh keputusan bodoh dari wakil rakyat," ungkap Ketua Forwadik Riau, Munazlen Nazir. 

Menurutnya, saat ini di Dinas Pendidikan Riau banyak proyek yang tidak jelas baik itu perencanaannya, maupun pengerjaan dan hasilnya. Kenapa tidak itu yang dihapus? 

Wartawan senior yang tunak mengamati masalah Pendidikan di Riau ini menyebutkan bahwa secara nasional saja, pemerintah menambah kuota dana untuk Pendidikan. Salah satunya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu untuk menambah kualitas anak didik, mengikuti pentingnya masa sekolah bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa datang. Masa depan Indonesia. 

"Tapi di Riau, malah dana penunjang Pendidikan di sekolah yang bakal dihentikan. Apa itu pemikiran cerdas? Saya menilai ini tidak relevan dengan program pemerintah secara nasional. Sungguh sangat memprihatinkan. Wakil rakyat sendiri yang akan 'membunuh' rakyatnya. Itu masa depan Riau lho. Jangan main-mainlah," tuturnya. 

Dari informasi yang diperoleh Forwadik Riau, usulan penghentian dana Bosda Reguler ini berasal dari mantan Ketua Forum Komite SMA/SMK yang sudah dipecat dan kemudian mendirikan organisasi baru Forum Kekeluargaan Komite SMA/SMK. 

"Kalau benar itu usulan dari sana, kita makin kecewa, karena forum itu tidak ada korelasinya dengan dunia pendidikan di Riau. Kalau memang masih mau eksis harusnya tetap membawa Forum Komite, jika bermasalah, selesaikan dulu, jangan buat organisasi tandingan dan mengobok-obok dunia pendidikan yang ada. 

"Menurut Ketua Forum Komite SMA/SMK yang sah Kamprioto, Ketua lama tidak bisa mempertanggungjawabkan uang Forum khususnya komisi dari pengadaan baju batik Riau yang disepakati dengan Dekranasda untuk Forum, sebagai kas forum. Selama tiga tahun memimpin uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lumayan banyaknya. Makanya di'pecat' saat Munaslub Agustus 2024. Nah, beliau inilah yang dalam pemberitaan itu mengusulkan penghapusan Bosda Reguler. Apa pentingnya bagi dia? Tahu gak dia apa guna Bosda Reguler itu? " urai Munazlen Nazir lagi. 

Untuk itu, Forwadik Riau meminta Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto melakukan evaluasi ulang pada pejabat ini. Selain itu juga melakukan evaluasi Bosda Reguler dan proyek-proyek di Disdik Riau. 

Plt Gubri juga diminta menempatkan pejabat yang mengerti dengan pendidikan terutama yang memang mengerti manajemen pendidikan yang harus diberlakukan di Disdik Riau. Yang paham data dan kebutuhan dunia pendidikan Riau, bukan paham proyek dan paham menyalahkan bawahan saja. 

"Saya tetap komit meminta Plt Gubri menempatkan orang yang kompeten, profesional, dan tunak pada pendidikan, memiliki daya dan upaya untuk apeningkatan kualitas bukan orang yang duduk karena uang dan proyek di Disdik banyak. Banyak pejabat yang kompeten kenapa harus yang tidak mengerti didudukkan," pungkas Munazlen Nazir.