Polemik proyek galangan kapal PT Gandasari Shipyard di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, membuka satu persoalan yang lebih luas dari sekadar perdebatan antara perusahaan dan pemerintah. Di satu sisi ada bantahan dari pihak perusahaan. Di sisi lain terdapat laporan verifikasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sejumlah temuan serius terkait izin lingkungan dan pemanfaatan ruang laut.

Humas perusahaan, Ucok Pelasah, mempertanyakan sejumlah pemberitaan media. Ia menilai penggunaan istilah “segel” tidak tepat serta meminta pihak yang menuding adanya penimbunan mangrove untuk menunjukkan titik koordinat yang jelas.

Pernyataan itu sah sebagai hak jawab perusahaan. Dalam setiap sengketa atau polemik lingkungan, klarifikasi dari pelaku usaha memang merupakan bagian penting dari prinsip keberimbangan informasi.

Namun di luar bantahan tersebut, ada fakta lain yang juga tidak bisa diabaikan yaitu laporan verifikasi lapangan pemerintah sendiri.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, tim verifikasi mencatat bahwa proyek galangan kapal tersebut belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal kegiatan yang ditemukan di lapangan telah melampaui tahap persiapan.

Tim verifikasi mencatat adanya pembangunan fasilitas utama dan pendukung, mobilisasi peralatan, pematangan lahan, hingga keberadaan bangunan kantor dan basecamp pekerja. Bahkan disebutkan pula adanya kegiatan reklamasi atau penimbunan pantai untuk pembangunan dermaga.

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan wilayah pesisir.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, dua temuan tersebut bukan perkara kecil.

AMDAL merupakan instrumen utama dalam sistem perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dokumen ini bukan sekadar syarat administratif, melainkan mekanisme untuk menilai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan sebelum proyek berjalan.

Sementara PKKPRL merupakan instrumen penting dalam tata kelola ruang laut yang diatur melalui kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan kata lain, jika temuan tim verifikasi itu benar, maka yang dipersoalkan bukan sekadar prosedur kecil, melainkan fondasi utama dari sistem pengendalian dampak lingkungan. Di sinilah persoalan yang lebih besar muncul.

Hingga kini publik baru mendengar adanya temuan verifikasi dan pemasangan papan peringatan di lokasi proyek. Namun belum ada kejelasan mengenai langkah penegakan hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan.

Padahal dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, temuan pelanggaran seharusnya diikuti oleh tahapan penegakan yang jelas.

Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran lingkungan bahkan dapat berujung pada proses pidana apabila terbukti menimbulkan kerusakan atau dilakukan dengan sengaja tanpa izin yang diwajibkan.

Ketika temuan pelanggaran diumumkan kepada publik tetapi tidak diikuti dengan langkah penegakan yang transparan, ruang spekulasi justru terbuka.

Publik bisa bertanya, apakah pelanggaran tersebut memang sedang diproses? Ataukah hanya berhenti pada tahap pengawasan administratif?

Pertanyaan seperti ini bukan sekadar rasa ingin tahu media atau masyarakat. Ia menyangkut kredibilitas sistem pengawasan lingkungan itu sendiri.

Kasus Gandasari juga mencerminkan persoalan klasik dalam pembangunan kawasan pesisir di Indonesia: pembangunan industri sering kali bergerak lebih cepat daripada sistem pengawasannya.

Galangan kapal, kawasan industri, hingga proyek reklamasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi tanpa kepatuhan terhadap aturan lingkungan, pembangunan semacam itu justru berisiko memicu konflik sosial dan kerusakan ekosistem pesisir.

Mangrove, wilayah pesisir, dan ruang laut bukan sekadar lahan kosong yang bisa dimanfaatkan tanpa perhitungan. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung garis pantai, habitat biota laut, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir.

Karena itu, polemik Gandasari tidak seharusnya berhenti pada perdebatan istilah “segel” atau bantahan perusahaan semata.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah temuan pelanggaran yang disebutkan dalam laporan verifikasi itu akan ditindaklanjuti secara tegas?

Jika tidak ada pelanggaran, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik. Namun jika temuan tersebut benar, maka penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pemasangan papan peringatan.

Tanpa kepastian sanksi dan transparansi penegakan aturan, pesan yang sampai kepada publik bisa menjadi sangat berbahaya: bahwa pelanggaran lingkungan cukup diselesaikan dengan klarifikasi, bukan dengan penegakan hukum.

Padahal dalam urusan lingkungan hidup, ketegasan bukan sekadar soal aturan. Ia adalah soal masa depan ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan ekosistem pesisir itu sendiri.