TELUKKUANTAN - Tahun anggaran 2017 segera berakhir, namun program-program unggulan yang digadang-gadangkan pemerintahan Mursini - Halim dalam membangun Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tak kunjung dinikmati oleh masyarakat.

Padahal, awal kehadiran Mursini - Halim yang membawa angin perubahan sangat disambut suka cita oleh masyarakat. Kenyataannya, belum ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Hal itu diakui oleh Wakil Bupati Kuansing, H. Halim yang semakin gusar dengan kondisi daerah. Program unggulannya bantuan bibit sawit pun berada 'di ujung tanduk' setelah bibit yang didatangkan tak sesuai ekspektasi.

Belum lagi peningkatan kualitas pendidikan di negeri yang dikenal lumbung guru ini. Sebab, saat ini terjadi krisis guru dan anehnya tidak ada kebijakan dari bupati. Akibatnya, ada sekolah yang tak ada kegiatan belajar mengajar. Lantas, apa yang salah dengan daerah ini?

"Salah satu penyebabnya pemimpin terlalu hati-hati dan lambat dalam mengambil keputusan," tegas Halim kepada awak media, Rabu (15/11/2017) di Telukkuantan. Seperti yang diketahui, Mursini - Halim bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi supaya tercipta pemerintahan yang baik.

Dikatakan Halim, Bupati Mursini lebih terlihat hati-hati dan lambat, terutama dalam menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, sudah ada dilakukan asessment pejabat tinggi pratama tapi tak kunjung dilantik. Akibatnya, OPD yang ada ragu dalam bekerja.

"Kalau memang hasil asessment tidak dilaksanakan, tidak perlu asessment. Menghabiskan anggaran saja," tegas Wabup.

Seharuanya, lanjut Halim, OPD yang sudah asessment segera dilantik, sebab jabatan tersebut sangat strategis seperti Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD dan Asisten 1 dan 3.

Untuk diketahui, proses asessment jabatan tinggi pratama Kuansing sudah dilaksanakan sehak Juli dan telah selesai pada September 2017.

Selesai asessment, bupati tak langsung melantik pejabat yang dinyatakan lulus dengan dalil menunggu persetujuan Mendagri dan melapor ke KASN.

Baru-baru ini, saat pembahasan APBD-P 2017 di Gedung Dewan, Mursini menyatakan bahwa tidak akan melantik pejabat sampai tahun anggaran berakhir.

"Kita tegaskan bahwa tak akan ada pelantikan sampai tahun 2017 ini berakhir. Sebab, OPD sibuk untuk menyusun laporan akhir tahun. Kita tak ingin, mereka terganggu dalam menuntaskan pekerjaan," ujar Mursini waktu itu.(*)

 

Sumber : GoRiau.com