Keterlambatan Transisi Energi Ancam APBN: Subsidi Bisa Membengkak Jadi Rp900 Triliun

MEDIALOKAL.CO — Peringatan ini disampaikan Yuliot saat membuka IndoEBTKE Conex 2026 di Jakarta, Rabu (2/9). Ia menjelaskan, ketergantungan pada energi fosil yang harganya bergejolak menciptakan tekanan struktural terhadap keuangan negara, bukan sekadar risiko jangka pendek.

Pembengkakan Subsidi: Dari Rp400 Triliun ke Rp900 Triliun

Yuliot merinci skenario dampak yang bisa terjadi apabila transisi energi berjalan lambat. Saat ini, beban subsidi dan kompensasi energi berada di angka dasar sekitar Rp400 triliun. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam bauran energi, potensi penambahannya mencapai Rp300 triliun.

"Ketergantungan pada energi fosil yang harganya fluktuatif dan berbiaya tinggi akan terus membebani fiskal negara," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Dengan total potensi mencapai Rp900 triliun, porsi APBN yang tersedot akan sangat besar. Konsekuensinya, pemerintah terpaksa mencari tambahan pembiayaan utang atau melakukan efisiensi ketat di sektor lain. Kedua opsi ini sama-sama memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional, mulai dari ruang fiskal untuk pembangunan hingga daya beli masyarakat.

Harga Energi Fosil yang Fluktuatif Jadi Pemicu

Akar permasalahannya terletak pada struktur pasokan energi dalam negeri yang masih didominasi oleh energi fosil. Harganya yang tidak stabil di pasar global membuat pemerintah harus menanggung selisih lebih besar ketika harga komoditas melonjak. Kondisi ini diperparah oleh biaya produksi energi fosil yang relatif tinggi dibandingkan dengan potensi EBT yang melimpah di Indonesia.

Situasi ini menempatkan APBN dalam posisi yang rentan terhadap guncangan eksternal. Setiap pergerakan harga minyak dunia atau batubara akan langsung berdampak pada besaran subsidi yang harus dibayarkan negara.

Percepatan EBT Jadi Solusi

Yuliot menegaskan, percepatan pemanfaatan EBT merupakan langkah yang tak bisa ditawar lagi. Selain menekan beban fiskal dalam jangka panjang, pengembangan EBT juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan energi nasional dan membuka peluang investasi baru di sektor hilir.

"Hal ini menuntut tambahan pembiayaan utang atau efisiensi ketat di sektor lain," kata Yuliot, menggarisbawahi urgensi kebijakan yang lebih progresif.

Pernyataan ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk menarik minat investor dalam pengembangan ekosistem EBT, termasuk untuk industri panel surya dan komponen pendukungnya. Langkah percepatan tersebut dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.