Harga BBM Subsidi Tak Naik sampai Akhir 2026, Pertalite dan Biosolar Diburu
MEDIALOKAL.CO — Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui terjadi peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang memicu antrean di sejumlah SPBU. Pemerintah kini menata distribusi agar pasokan tetap lancar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Keputusan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/10/2026), di tengah gejolak harga minyak dunia yang masih berfluktuasi.
Kebijakan ini mencakup Pertalite dan Biosolar. Pemerintah menilai stabilitas harga BBM subsidi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.
Peralihan Konsumen Picu Antrean di SPBU
Bahlil mengakui terjadi peralihan pola konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Peralihan muncul ketika harga BBM nonsubsidi menyesuaikan dinamika harga minyak dunia, sementara harga BBM subsidi dipertahankan pemerintah.
"Sekarang kan kita tahu bahwa terjadi shifting dari yang tidak memakai BBM subsidi, sekarang mereka memakai BBM subsidi, pasti kan ada peningkatan permintaan," ujar Bahlil.
Peningkatan permintaan itu terlihat dari munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah melakukan penataan distribusi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Bahlil memastikan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi tetap tersedia. Proses pengiriman juga dapat dilakukan, meski pemerintah mengakui sempat ada keterlambatan distribusi.
"Ini kita lagi tata agar keterlambatan pengiriman tidak terjadi lagi," katanya.
Alasan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah memprioritaskan stabilitas harga BBM subsidi karena penggunaannya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan sektor produktif.
"Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
Laode menambahkan, kebijakan ini juga mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan petani yang bergantung pada BBM untuk aktivitas produksi.
"Karena ini (BBM bersubsidi) adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani," kata Laode.
Siapa yang Paling Terdampak
Keputusan menahan harga BBM subsidi menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, termasuk rumah tangga pengguna Pertalite dan Biosolar. Nelayan dan petani menjadi kelompok yang paling terbantu karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam produksi mereka.
Bahlil menegaskan pemerintah menempatkan perlindungan daya beli sebagai pertimbangan utama.
"Pemerintah memutuskan tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik sebagai langkah melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah," tegas Bahlil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjamin kepastian harga BBM subsidi di tengah meningkatnya risiko geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.
Tekanan Eksternal dan Ketahanan APBN
Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi diambil ketika pasar energi global masih menghadapi ketidakpastian. Gejolak harga minyak dunia berpotensi menaikkan biaya energi jika diteruskan sepenuhnya ke harga jual masyarakat.
Pemerintah optimistis daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjadi bantalan menghadapi tekanan eksternal, termasuk gejolak harga energi dunia.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan permintaan tidak mengganggu ketersediaan pasokan dan distribusi BBM di lapangan. Pengaturan distribusi menjadi semakin penting agar antrean di SPBU tidak meluas dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Jika Menemukan Masalah di SPBU
Masyarakat yang menemukan antrean panjang, pembatasan pembelian, atau indikasi penimbunan BBM subsidi dapat melaporkannya ke kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM. Pemerintah mengimbau konsumen tidak membeli BBM bersubsidi dari penjual tidak resmi dengan harga di atas ketentuan, karena praktik itu melanggar aturan distribusi.
Informasi terbaru soal jadwal distribusi dan penyaluran BBM subsidi di tiap daerah dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM serta Pertamina.