Pencarian

BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Beberkan Kendala Pencairan Santunan Korban Pabrik

Sabtu, 21 November 2026 • 06:41:02 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Beberkan Kendala Pencairan Santunan Korban Pabrik
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Nyoman Sudarsana menyampaikan keterangan kepada awak media terkait proses pencairan santunan JKK.

MEDIALOKAL.CO — BPJS Ketenagakerjaan Lamongan menyatakan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ahli waris korban ledakan pabrik di Desa Warukulon belum cair karena syarat administrasi belum lengkap. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Nyoman Sudarsana menyebut surat ahli waris dan akta kematian menjadi dokumen yang ditunggu. Keluarga korban disarankan segera melengkapi berkas agar pencairan bisa diproses.

Pernyataan itu disampaikan Nyoman merespons keluhan keluarga korban yang mengaku belum menerima santunan hampir dua bulan setelah kunjungan Bupati Lamongan Yes bersama BPJS Ketenagakerjaan ke rumah duka pada 22 September 2026. Keluarga Imam Sugiono (34), warga Kecamatan Kedungpring, menyebut hak ahli waris belum diterima hingga kini.

Dokumen Apa yang Masih Ditagih BPJS Ketenagakerjaan

Nyoman menjelaskan, proses pencairan santunan sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu bila seluruh berkas dinyatakan lengkap. Dua dokumen yang paling ditekankan adalah surat ahli waris dan akta kematian.

"Jadi kami tidak lepas dari aturan yang sudah ada bahwa hak itu adalah hal yang wajib. Jadi pihak kami, segera akan membayarkan kepada ahli waris. Kami BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah menunda pembayaran kepada masyarakat atau kepada ahli waris sepanjang persyaratan sudah lengkap, seperti surat ahli waris dan akta kematian," kata Nyoman, Kamis (19/11/2026).

Ia menambahkan, prosedur operasional standar (SOP) beserta daftar persyaratan administrasi sudah disampaikan saat kunjungan bersama pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Perusahaan diharapkan ikut membantu keluarga korban melengkapi dokumen agar pencairan tidak tertunda.

"Mungkin dari pihak pabrik bisa membantu untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut kepada keluarga korban khususnya, biar kami bisa segera proses pencairan," ujar Nyoman.

Hak yang Dijanjikan ke Ahli Waris Korban

Dalam kunjungan 22 September 2026, pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen memastikan hak keluarga korban terpenuhi. Hak tersebut mencakup santunan JKK dan beasiswa pendidikan bagi anak korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, bahan pemberitaan tidak merinci besaran nominal santunan maupun nilai beasiswa yang dijanjikan. Informasi mengenai besaran manfaat JKK dapat ditanyakan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan atau kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Belum Ada Laporan ke Disnaker Lamongan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Mokhammad Zamroni mengaku belum menerima laporan dari keluarga korban maupun perusahaan terkait persoalan ini. Ia meminta waktu untuk mempelajari kasus tersebut lebih dulu.

"Inggee (iya) makasih infonya mas, coba kita pelajari dulu, karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga korban ataupun dari perusahaan," kata Zamroni saat dihubungi awak media.

Pernyataan itu menandakan pendampingan kasus belum masuk jalur pelaporan resmi di dinas tenaga kerja. Padahal, keluarga korban berada dalam kondisi kehilangan anggota keluarga sekaligus sumber penghasilan.

Langkah yang Bisa Diambil Keluarga Korban

Bagi ahli waris yang menghadapi situasi serupa, langkah pertama adalah memastikan surat keterangan ahli waris dan akta kematian sudah diurus di kelurahan atau desa serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kedua dokumen itu menjadi syarat utama pencairan santunan JKK.

Setelah berkas lengkap, keluarga dapat menyerahkannya ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau meminta pendampingan perusahaan tempat korban bekerja. Proses pencairan normalnya satu hingga dua minggu sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Jika perusahaan tidak responsif, keluarga dapat menyampaikan laporan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota agar kasus masuk jalur resmi. Bahan pemberitaan tidak menyebut adanya mekanisme pengaduan lain di luar jalur tersebut.

Waspadai Pungutan Tak Resmi

Pengurusan santunan JKK tidak memerlukan jasa perantara berbayar. Keluarga korban sebaiknya mewaspadai pihak yang menawarkan bantuan pencairan dengan imbalan uang, karena seluruh prosedur dapat dilakukan sendiri melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan dan instansi pemerintah terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai kapan santunan bagi tujuh ahli waris korban akan cair. Keluarga korban berharap komitmen yang disampaikan saat kunjungan September lalu segera terwujud.

Sumber: kabar1news.com

Follow medialokal.co

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks