Subsidi LPG Tembus Rp100 Triliun akibat Lonjakan ICP September 2026

MEDIALOKAL.CO — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi LPG membengkak menjadi sekitar Rp100 triliun setelah rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) September 2026 melonjak ke 112,81 dolar AS per barel. Kenaikan ini dipicu ketidakpastian geopolitik global yang membuat risiko gangguan pasokan minyak mentah meningkat. Pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk menekan beban subsidi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar 112,81 dolar AS per barel, naik 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 89,43 dolar AS per barel. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026.

Lonjakan ICP tersebut berdampak langsung pada beban subsidi LPG yang ditanggung pemerintah. Bahlil menyampaikan hal itu dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Besaran Subsidi dan Perbandingannya

Bahlil membeberkan perbandingan subsidi LPG pada dua level harga minyak yang berbeda. Saat ICP berada di 70 dolar AS per barel, subsidi mencapai Rp87 triliun.

"Saat ICP-nya masih di 70 dolar AS per barel, itu subsidi kita mencapai Rp87 triliun. Tetapi begitu ICP-nya rata-rata sekarang di angka 90 sampai 100 dolar AS per barel, subsidi kita di atas hampir Rp100 triliun," ucap Bahlil.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan beban fiskal yang signifikan hanya dalam rentang selisih harga minyak sekitar 20 hingga 30 dolar AS per barel. Semakin tinggi ICP, semakin besar selisih antara harga jual LPG bersubsidi dan harga keekonomiannya yang harus ditutup pemerintah.

Penyebab: Gejolak Geopolitik Global

Bahlil menjelaskan lonjakan ICP terjadi akibat ketidakpastian geopolitik yang meluas. Ia menyebut perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, perang antara Ukraina melawan Rusia, serta perang yang melebar ke Arab Saudi sebagai pemicunya.

"Hampir semua dunia sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari dalam negeri mereka masing-masing. Ini tantangan kita," ucap Bahlil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menambahkan eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.

"Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," ujar Laode.

CNG Disiapkan sebagai Substitusi Impor

Pemerintah menyiapkan CNG (compressed natural gas) atau gas alam dikompresi sebagai alternatif pengganti LPG. Bahlil menyatakan CNG bukan sumber energi baru karena sejumlah restoran dan hotel sudah memakainya.

"Dan harganya lebih murah 30 sampai 40 persen. Itu memakai gasnya yang jenis C1, C2. Itu melimpah di negara kita," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, CNG berpotensi menjadi substitusi impor LPG. Pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran uji coba tabung 3 kg untuk CNG.

"Ini sebagai strategi untuk bagaimana kita melahirkan substitusi impor, namun tabungnya yang 3 kg ini lagi diuji. Kalau tabung yang 12 kg itu sudah dipakai," kata Bahlil.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Beban subsidi yang membengkak tidak otomatis mengubah harga eceran LPG bersubsidi dalam waktu dekat. Pemerintah belum mengumumkan penyesuaian harga maupun perubahan kuota penerima dalam pernyataan ini.

Yang perlu dicermati adalah arah kebijakan energi ke depan. Jika ICP bertahan di level tinggi, opsi konversi ke CNG berpotensi diperluas, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Uji coba tabung 3 kg menjadi penentu apakah skema ini bisa diterapkan luas.

Informasi resmi soal perkembangan uji coba CNG, penyesuaian harga, atau perubahan skema subsidi dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan program konversi energi. Pastikan setiap penawaran tabung, konverter, atau pendaftaran penerima bantuan berasal dari instansi resmi, bukan perantara yang meminta biaya di muka.