BLT DBHCHT Klaten 2026 Cair Rp600.000 untuk 4.456 Buruh Tani Tembakau
MEDIALOKAL.CO — Pemerintah Kabupaten Klaten menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2026 sebesar Rp600.000 kepada 4.456 buruh tani tembakau di 12 kecamatan, mulai Senin (9/11/2026) melalui Bank Klaten. Buruh tani tembakau yang terdata di sentra pertanian tembakau menjadi sasaran program ini, dengan penentuan penerima lewat verifikasi dan validasi ketat. Warga yang merasa memenuhi kriteria dapat menanyakan status usulan ke pemerintah desa setempat.
Program ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan menyasar tenaga kerja di sektor budi daya tembakau. Pelaksana Tugas Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, memantau langsung penyaluran di Kecamatan Prambanan dan Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, pada Selasa (10/11/2026).
Besaran Bantuan dan Sebaran Penerima
Setiap penerima menerima Rp600.000. Bantuan diberikan sekali dalam tahun anggaran ini, bukan bantuan bulanan.
Kecamatan Trucuk mencatat jumlah penerima terbanyak, disusul Kecamatan Manisrenggo dengan 1.435 penerima. Di tingkat desa, Desa Taskombang memiliki 186 penerima yang bekerja sebagai buruh tani tembakau.
Kepala Desa Taskombang, Aris Sumarno, menyebut warganya bekerja mulai dari budi daya di lahan, memetik daun, merajang, hingga menjemur tembakau. "Tentu kami ucapkan terima kasih ada bantuan ini karena bermanfaat untuk para tenaga-tenaga buruh petani tembakau yang memang banyak di wilayah desa kami," kata Aris.
Siapa yang Berhak Menerima
Penerima BLT DBHCHT Klaten 2026 adalah buruh tani tembakau yang namanya diusulkan melalui jalur pemerintah desa dan kecamatan. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, Pemkab bersurat kepada camat agar berkoordinasi dengan desa untuk mengusulkan calon penerima.
Kriteria utamanya: nama yang diusulkan harus berstatus buruh tani tembakau di wilayah sentra tembakau. Usulan itu kemudian melewati tahapan verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima.
Puspo menegaskan penerima tersebar di 12 kecamatan yang memang menjadi daerah pertanian tembakau. "Iya, pastinya daerah-daerah ini merupakan sentra petani tembakau. Untuk yang terbesar di wilayah Trucuk, kemudian di wilayah Kecamatan Manisrenggo," ungkapnya.
Cara Mengecek Status Penerima
Penetapan penerima BLT DBHCHT tidak melalui pendaftaran mandiri secara online. Alurnya berasal dari usulan desa, jadi warga yang merasa berhak perlu menempuh jalur berikut:
- Datangi kantor desa atau kelurahan dan tanyakan apakah nama Anda masuk daftar usulan calon penerima BLT DBHCHT dari pemerintah kabupaten.
- Jika belum tercatat, sampaikan bahwa Anda bekerja sebagai buruh tani tembakau agar desa dapat mengusulkan pada tahap berikutnya.
- Konfirmasi ke kecamatan atau Dinas Sosial P3APPKB Klaten mengenai hasil verifikasi dan validasi usulan tersebut.
- Jika dinyatakan sebagai penerima, cek jadwal dan lokasi pengambilan dana melalui Bank Klaten sesuai informasi dari desa.
Informasi rinci soal daftar nama penerima dan jadwal per kecamatan dapat ditanyakan langsung ke pemerintah desa atau dinas terkait, karena tidak diumumkan secara terbuka dalam pemberitaan ini.
Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur
Pencairan dimulai Senin (9/11/2026) dan berlangsung bertahap di 12 kecamatan. Bank Klaten menjadi lembaga penyalur dana kepada penerima.
Belum ada keterangan resmi soal batas akhir pengambilan dana. Penerima disarankan mengikuti arahan dari perangkat desa masing-masing agar tidak melewatkan jadwal.
Pesan untuk Penerima
Mahanni Yulindha Pratiwi meminta bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. "Tadi beberapa yang saya ajak ngobrol memang rencananya mau untuk kebutuhan pokok, untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bisa meringankan beban mereka," ujarnya.
Salah satu penerima, Ngatman, 59, warga Desa Taskombang, mengaku sudah empat tahun menerima bantuan serupa. Buruh tani yang biasa memetik daun tembakau ini berencana memakai dana untuk kebutuhan makan. "Ya rencana mau digunakan untuk makan," kata Ngatman.
Warga yang menemui pihak tidak resmi dan dimintai biaya agar bisa masuk daftar penerima sebaiknya melapor ke pemerintah desa atau dinas sosial setempat. Penetapan penerima BLT DBHCHT dilakukan lewat verifikasi dan validasi, bukan melalui perantara berbayar.