MEDIALOKAL.CO — Sebanyak 42 negara di dunia telah mengumumkan status darurat energi akibat gejolak geopolitik, sementara Indonesia memilih menempuh jalur berbeda dengan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi perlu memahami alasan kebijakan tersebut dan risikonya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Indonesia tidak akan mengumumkan status darurat energi seperti yang dilakukan sejumlah negara lain. Keputusan itu disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Yuliot, gejolak geopolitik dunia telah mendorong puluhan negara menetapkan darurat energi. Indonesia memilih memperkuat ketahanan energi dalam negeri ketimbang mengikuti langkah tersebut.
Negara Mana Saja yang Darurat Energi
Yuliot menyebut ada 42 negara yang telah memasuki status darurat energi. Angka itu muncul di tengah ketegangan global, termasuk konflik Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung sejak Maret 2026.
Ketegangan tersebut mendorong kenaikan harga komoditas energi dunia. Negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil menanggung beban paling berat.
Mengapa RI Menahan Harga BBM Bersubsidi
Pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM sebagai bantalan daya beli masyarakat. Yuliot menegaskan langkah itu merupakan pilihan terbaik yang diambil pemerintah saat ini.
"Ini yang terkait dengan 42 negara yang memasuki darurat energi, mungkin kita juga akan berusaha untuk menguatkan energi dalam negeri yang kami sampaikan tadi, bagaimana kita meningkatkan lifting, kemudian bagaimana kita melakukan efisiensi, dan juga ini dari sisi masyarakat ini subsidi justru tetap dipertahankan," kata Yuliot dalam rapat tersebut, dikutip Rabu (11/11/2026).
Selain mempertahankan subsidi, Kementerian ESDM berupaya meningkatkan produksi siap jual (lifting) minyak dan gas serta melakukan efisiensi di sektor energi.
Alasan Pemerintah Menolak Status Darurat Energi
Yuliot menilai pengumuman darurat energi justru berpotensi memicu kepanikan publik. Menurut dia, kepanikan itu bisa memicu fenomena panic buying atau pembelian panik di masyarakat.
"Ini justru bisa menimbulkan potensi chaos, ya mungkin kita juga maintain dengan baik ketersediaan, baik yang berasal dari hulu di dalam negeri, maupun yang berasal dari impor. Tapi ini adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.
Pemerintah memilih menjaga ketersediaan dan keandalan pasokan energi nasional, baik dari produksi dalam negeri maupun impor, tanpa mengumumkan status darurat.
Tekanan El Nino pada Pasokan Batu Bara
Persoalan ketahanan energi tidak hanya datang dari luar negeri. Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyebut perubahan iklim turut menguji sistem kelistrikan nasional.
"Sejak Juni hingga sekarang, kita juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino. Kondisi ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan Indonesia," kata Deon dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Selasa (10/11/2026).
Sejumlah tambang batu bara di Sumatra dan Kalimantan mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut produksi ke pelabuhan. Ketika El Nino menyusutkan debit air sungai, proses pengangkutan batu bara ikut terganggu.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat
Keputusan mempertahankan subsidi berarti harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Namun pemerintah tidak merinci besaran subsidi, kuota, maupun jadwal penyaluran dalam rapat tersebut.
Masyarakat yang ingin memastikan jenis BBM bersubsidi yang berhak dinikmati dapat merujuk pada ketentuan resmi Kementerian ESDM. Informasi lengkap soal kriteria pengguna dan volume subsidi dapat diakses melalui kanal resmi esdm.go.id.
Pemerintah juga belum mengumumkan skema tambahan bantuan sosial sebagai kompensasi gejolak harga energi global. Jika ada kebijakan baru, pengumuman resmi akan disampaikan melalui kementerian terkait.
Waspadai Informasi Palsu soal BBM Murah
Di tengah situasi energi global yang tidak stabil, informasi keliru soal BBM bersubsidi mudah menyebar. Masyarakat diminta tidak mempercayai tawaran penyaluran BBM murah dari pihak tidak resmi.
Pengaduan soal penyaluran BBM bersubsidi dapat disampaikan ke Kementerian ESDM melalui kanal resmi. Waspadai praktik calo dan pungutan liar yang menjanjikan akses BBM bersubsidi di luar ketentuan.
