MEDIALOKAL.CO - Setelah adanya kesepakatan asumsi nota keuangan R-APBD 2020 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau senilai Rp1,4 terliun lebih, pihak DPRD memastikan APBD Inhu 2020 akan prioritas untuk tiga sektor, diantaranya adalah bidang pendidikan, kesehatan dan inspratruktur.

wakil ketua DPRD Inhu, H Suwardi Ritonga SE menyampaikan, proses penyusunan Ranperda APBD Inhu 2020 masih berjalan normal di DPRD Inhu, seluruh komisi di DPRD Inhu sejak Kamis (21/11/2019) ini mulai melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan setiap mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kita akan berusaha maksimal mengembalikan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah kembali kerakyat dalam bentuk pembangunan, kita tidak mau lagi bertemu dengan masyarakat yang mengaku tidak dapat perhatian dibidang pendidikan, kita  tidak bisa terima adanya masyarakat yang mengeluh soal pelayanan kesehatan, jika masyarakat terabaikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan maka DPRDlah dan semua unsur terkait  harus mengakui kesalahan," kata Suwardi Ritonga yang akrab di panggil Bang Ucok saat cofe morning dengan wartawan liputan Inhu Kamis (21/11/2019) di Pematangreba.

Seluruh masyarakat Inhu kata politisi Gerindra ini, mempunyai hak untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan, untuk dan bagaimana kegiatan pembangunan tahun 2020 tak boleh ditutup-tutupi oleh pemerintah. Fungsi pengawasan bukan hanya ada di DPRD, namun lebih dimiliki oleh wartawan sebab, wartawan juga mengawasi anggota DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

"RKA masing-masing OPD yang dibahas oleh komisi di DPRD Inhu bisa tuntas menjelang 30 November ini, masih ada waktu 9 hari, namun jika tidak tuntas pembahasan RKA di OPD itu tidak ada yang bisa membatasi kerja dewan, kalau waktu tidak cukup bisa saja hingga berakhir Desember tidak diparipurnakan APBD 2020 oleh DPRD Inhu," kata Bang Ucok saat itun didampingi ketua komisi II DPRD Inhu Dodi Irawan SHi.

Untuk teman-teman dikomisi DPRD Inhu, Bang Ucok menyarankan agar RKA di masing-masing OPD benar-benar selektif pembahasanya, anggaran belanja benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat bukan keinginan tertentu. "Tidak ada rahasia-rahasia dalam kegiatan belanja pembangunan, kerja dewan tidak ada satu orangpun bisa membatasi kecuali bertentangan dengan rakyat," tegasnya.

Pada bidang pendidikan kata Bang Ucok, dirinya akan memastikan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan, untuk fasilitas pelayanan kesehatan dirinya akan memastikan anggaran pelayanan kesehatan mencukupi serta pada bidang insfratruktur, akan diprioritaskan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat.

Terakhir ditegasknya, dirinya merekomendasikan penundaan kegiatan belanja daerah atau memangkas biaya belanja di setiap OPD jika terkesan konsumtif, konsumtif yang dimaksud itu adalah anggaran rakyat terkesan kegunaanya untuk eforia pejabat dan dirinya akan mencoret anggaran yang ada di RKA jika terkesan melakukan kegiatan ceremonial belaka.

"Sudah saatnya pemerintah melakukan kegiatan pembangunan non bugeter, artinya pembangunan bisa dilakukan secara tuntas namun dengan biaya minim dan kuwalitasnya juga bagus, contohnya belanja semenisasi digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan menggunakan vaping bloc," ucapnya. (spiritriau.com)