PEKANBARU, Medialokal.co – Gubernur Riau, Syamsuar memang tak berkeras hati — melarang bupati maupun walikota —  jika harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Namun, berkali-kali pula dia mengingatkan kepada Pemda (bupati/walikota) untuk mempersiapkan seluruh persyaratan sesuai ketentuan berlaku, sebelum permohonan secara resmi untuk PSBB, dilayangkan ke pemerintah pusat.

“Setiap kali rapat (video conference) saya selalu mengingatkan kepada bupati dan walikota, kalau mamang mau PSBB, ya silahkan. Tapi sebelum PSBB, harus ukur dulu kesiapan daerah. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan dalam situasi-situasi seperti saat ini,” kata Syamsuar, kepada wartawan di Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis 10 April 2020.

Kekhawatiran Syamsuar cukup beralasan. PSBB yang akan diberlakukan tentunya akan membatasi gerak masyakarat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, walau pembatasan itu dikhususkan pada kegitan tertentu. 

Hal punca dan yang paling mendasar untuk dipikirkan adalah ketersedia kebutuhan pangan masyarakat, dimana dalam situasi seperti itu sangat rawat terjadi gejolak sosial.

Warga di daerah masing-masing, menurut Gubri, juga harus mengerti dan bisa mahfum dengan kebijakan, mengapa harus diberlakukan PSBB di suatu daerah. Sebab jika tidak, akan dikhawatirkan adanya gelombang protes, karena warga tak biasa dengan hal baru seperti ini. 

Sebelum ini, Syamsuar juga pernah berkata, kalau dirinya tak ingin karantina wilayah menyebabkan masalah sosial baru, seperti yang terjadi di India dan Tegal. “Warga protes minta makan,” uangkapnya.

Pada Rabu 08 April 2020, Pemprov Riau mengajak seluruh kepala daerah di Riau berdiskusi secara online. Pembahasannya tentusaha mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama ini. 

Lalu, mencari masukan-masukan terhadap setiap kendala yang dialami di daerah, sekaligus kepala daerah diberi keleluasaan untuk menyampaikan jika sudah ada yang siap untuk PSBB. “Kalau sudah siap (PSBB), silahkan,” katanya.(*)