BENGKALIS - Pasca penggeledahan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis pada hari Senin (19/03/2018) sore hingga dinihari, sejak Selasa (20/03/2018) sampai dengan akhir pekan nyaris tidak ada aktifitas di kantor wakil rakyat tersebut. Kecuali pada Selasa (20/03/2018) siang dilakukan hearing (dengar pendapat,red) antara DPRD Bengkalis dengan mahasiswa dari berbagai kampus di Bengkalis, pasca aksi demonstrasi mahasiswa seminggu sebelumnya.

Hebatnya lagi, sebelum penggeledahan oleh KPK seminggu lalu, sudah dua minggu terakhir aktifitas di DPRD Bengkalis sepi, mereka hanya melakukan sekali kegiatan di kantor jalan Antara kota

Bengkalis tersebut yaitu hearing dengan mahasiswa. Sebelumnya, pada hari Senin (12/03/2018) rapat paripurna yang akan dilaksanakan dengan empat agenda batal total karena tidak kuorum, dan sejumlah anggota dewan besoknya pergi melakukan study banding keluar daerah.

"Sangat disayangkan, kinerja DPRD Bengkalis semakin hari semakin melemah, hal itu dibuktikan dengan tingkat kehadiran sejumlah wakil rakyat yang minim. Padahal sekarang ini kondisi Bengkalis memprihatinkan, khususnya dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang sudah dua tahun terjadi defisit anggaran, tapi DPRD Bengkalis sepertinya tidak bersikap tegas atas situasi ini,"kata Abdul Rahman S, pegiat LSM dari BAK LIPUN Bengkalis, Minggu (25/03/2018).

Kondisi tersebut tukas Abdul Rahman ditambah lagi dengan penggeledahan oleh KPK yang membuat sejumlah anggota dewan terkesan khawatir, karena substansi penggeledahan sampai sekarang masih misteri. Kehadiran penyidik KPK selama 12 jam diduga cukup menciutkan nyali sejumlah wakil rakyat karena tidak tertutup kemungkinan KPK juga membidik sejumlah oknum di DPRD Bengkalis, maupun mantan wakil rakyat periode sebelumnya.

"Pasca penggeledahan KPK, seharusnya para wakil rakyat mulai rajin mengantor lagi, bukan hanya datang ke kantor dewan
mengurus SPPD untuk study banding atau konsultasi keluar daerah setiap minggunya. Stuban maupun konsultasi rasanya perlu dikurangi karena yang paling urgen sekarang adalah bagaimana menyelamatkan APBD Bengkalis serta persoalan perekonomian rakyat yang semakin terpuruk,"saran Abdul Rahman menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bengkalis Abdul kadir membantah  kalau anggota dewan kecut pasca penggeledahan oleh KPK tersebut. Bahkan disebut Kadir, dirinya tetap berada di Bengkalis

hingga Kamis (22/03/2018) meski pada saat penggeledahan ia harus menemani penyidik KPK hingga dinihari.

Sedangkan soal merosotnya kinerja dewan kadir meluruskan bahwa saat ini ada beberapa Panitia Khusus (Pansus) yang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masih terus bekerja, termasuk melakukan stuban keluar daerah. Soal rapat paripurna yangbatal, ia mengakui memang disebabkan karena tidak kuorum, dan DPRD melalui Badan Musyawarah (Banmus) akan menggagendakan kembali jadwal paripurna.

"Tidak benar kita kecut pasca penggeledahan KPK minggu lalu itu, karena penggeledahan tersebut adalah wewenang KPK dan kita menghormatinya. Kedepan soal kritikan atas kinerja DPRD Bengkalis ini kami jadikan sebagai masukan, karena tidak juga sepenuhnya DPRD Bengkalis sepi agenda,"jelas Kadir, dari Partai Amanat Nasional ini. (Src)