TEMBILAHAN - Dalam rangka mengenang 20 tahun reformasi di Indonesia, sejumlah kalangan berpendapat masih banyak agenda reformasi yang belum terlaksana sepenuhnya. Aspek yang paling banyak disoroti adalah ekonomi. 

Berbicara masalah ekonomi di era pasca reformasi, ternyata masih terjadi kesenjangan sosial, ketidakmerataan perekonomian, tingkat pengangguran yang tak kunjung membaik dan lain sebagainya.

Beberapa problema di bidang ekonomi yang terjadi itu, terjadi pula di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam.

Menurutnya, amanah reformasi belum sepenuhnya ditunaikan. Perekonomian dinilai belum stabil, khususnya mikro ekonomi. Perlu kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Volatilitas ekonomi tidak semata - mata menjadi tanggung jawab satu pihak, seperti Pemerintah Daerah.

"Agenda reformasi belum sepenuhnya tuntas. Ini 'PR' kita bersama. Bersama bekerja, bersama memikirkan sebuah gagasan untuk menopang perekonomian hingga stabil," tukas Ketua DPRD Inhil, Senin (21/5/2018) siang.

Ketua DPRD Inhil mengatakan, peristiwa 2 dekade silam merupakan koreksi besar dan bersifat mendasar atas kehidupan bangsa yang kurang adil dan berimbang bagi rakyat.

Pasca reformasi, dikatakan Ketua DPRD Inhil, sudah semestinya masyarakat memperoleh apa yang menjadi cita - cita reformasi itu sendiri, seperti halnya di bidang ekonomi, yakni kesejahteraan.

Ekonomi kerakyatan, dituturkan Ketua DPRD Inhil, dapat menjadi pedoman pelaksanaan. Sosial ekonomi masyarakat Inhil mesti dijadikan prioritas. Kebijakan yang diambil harus menyentuh lini perekonomian sebagai bagian yang vital dalam kehidupan masyarakat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan.

"Kedepan, dengan tekad yang bulat dan komitmen yang besar mari bersama - sama kita mencapai cita - cita reformasi itu. Cita - cita yang lahir dari tumpah darah para mahasiswa dan pemuda se - Nusantara," pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.(Adv)