LBH Sikap Pinta Bupati Dairi Tinjau Ulang Kegiatan PT Dairi Prima Mineral


Loading...

Medialokal.co - Menindaklanjuti perjuangan masyarakat yang berada di lokasi terdampak dari rencana kegiatan eksplorasi tambang oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di kabupaten Dairi, Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) meminta Pemerintah Daerah Dairi untuk bersama-sama mendukung gerakan masyarakat setempat.

"Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan OPD lainnya di kabupaten Dairi untuk bersama-sama mendukung gerakan masyarakat yang terdampak oleh ekplorasi PT DPM." ujar Dedi Kurniawan Angkat SH, selaku Direktur LBH SIKAP, Senin (24/05/2021). 

LBH SIKAP juga meminta Pemda Dairi untuk meninjau kembali seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh PT DPM di wilayah kabupaten Dairi dan provinsi Aceh.

Dedi menambahkan, sebelumnya LBH SIKAP sudah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Dairi, namun belum mendapat tanggapan yang pro kepada masyarakat.

Loading...

"Hingga saat ini pejabat di Dairi lebih mendengarkan aspirasi perusahaan daripada aspirasi masyarakat yang selalu kesulitan memperjuangkan hak-haknya." tambahnya.

LBH SIKAP juga meminta pejabat di Dairi untuk merealisasikan janji-janjinya.

"Meminta pejabat di Dairi merealisasikan bukti nyata dan bukan hanya janji-janji manis kepada masyarakat saja." tegasnya.

Atas dasar tersebut, LBH SIKAP menyatakan sikap terkait permasalahan yang dialami masyarakat terdampak ekplorasi tambang, yaitu desa-desa di kecamatan Silima Pungapungga dan kecamatan Lae Parira, antara lain sebagai berikut:

1. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi meninjau ulang seluruh perizinan, sekaligus permohonan perizinan yang diajukan melalui kabupaten Dairi untuk keperluan operasional PT DPM di Dairi.
2. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi melayangkan surat kepada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga lainnya yang berwenang untuk meninjau ulang seluruh izin yang sudah ada dan izin yang akan diajukan oleh PT DPM di daerah eksplorasi tambang.
3. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi untuk mengambil kebijakan yang lebih mementingkan keluhan masyarakatnya daripada kepentingan PT DPM
4. Bahwa apabila Bupati dan DPRD tetap saja tidak menghiraukan permohonan kami pada poin satu sampai dengan poin tiga, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi dalam jumlah yang besar. Supaya bapak Bupati Dairi dan DPRD bisa mendengarkan keluhan kami secara langsung.

"Kami meminta Bupati dan DPRD di Dairi dapat menerima dan mendengarkan keluhan dan permohonan masyarakat." tutup Direktur LBH SIKAP.






Loading...

[Ikuti Medialokal.co Melalui Sosial Media]