TEMBILAHAN - Merasa dirugikan dan dinilai tak memiliki etikad baik, Kepala Desa Simpang Gaung Samsul dan Ali yang dianggap selaku Ketua Kelompok Tani di sana akan digiring ke meja hijau alias ke ranah hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Salman Ependi, yang merupakan pihak kedua dalam kontrak kerjasama dengan Kelompok Tani yang diketuai Ali untuk kegiatan normalisasi parit.

Diceritakan Salman, persoalan itu bermula ketika lahan yang ia kerjakan ternyata terjadi sengketa, sehingga pengerjaan terpaksa ditunda selama sebulan lebih.

Padahal dari awal, ditegaskan pemuda asal Kecamatan Teluk Belengkong, pihaknya tidak akan bersedia melaksanakan kegiatan normalisasi jika terjadi sengketa.

"Pak Wali dan Ali menyetujui itu dan menjamin hal itu (sengketa) tidak akan terjadi. Namun setelah pengerjaan dilakukan kurang lebih 1, 7 Kilo , tiba-tiba ada warga yang protes dan mengaku lahan yang dikerjakan milik dia," ceritanya kepada wartawan, Selasa (24/7/2015).
 
Dikarenakan masalah itu, salman merasa dirugikan dan meminta ganti rugi yang kemudian setujui Kades dan Ali. "Ganti rugi itu pun sudah dibahas bersama Kapolsek beserta jajarannya, tapi sampai sekarang dari hasil kerja dan ganti rugi tidak pernah dipertanggung jawabkan," ungkapnya kecewa.

Salman menambahkan, ia sudah mencoba berulang kali menangih janji, namun sayangnya ketika dibubungi berbagai alasan yang terlontar dari kepala desa atau pun pihak Ali.

"Sampai sekarang tidak ada itikad baiknya, berjumpa pun untuk bermusyawarah sampai sekarang tak pernah diindahkan," imbuhnya.

Salman pun juga berupaya mencari keadilan ini sudah berbagai cara di tempuh, termasuk mengadukan permasalahan ini kepada ADEPSI Inhil. Sebab, sebagimana diketahui, kepala desa simpang gaung ialah ketua ADEPSI untuk Kecamatan Gaung.

"Oleh karna itu, saya menghimbau dalam waktu 3 X 24 Jam tidak ada juga itikad baik ya, permasalahan ini akan saya bawak ke meja hijau," tandas salman.(SRC)