PEKANBARU, Medialokal.co – Dipimpin Ketua Komisi IV Parisman Ihwan, DPRD Provinsi Riau  melakukan rapat kerja denganPT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait persiapan pengelolaan Blok Rokan, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (12/08/2021).

Hadir juga dalam rapat ini Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M. Nursalam, serta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Adam Syafaat, Farida H. Saad, Yuyun Hidayat, Syafrudin Iput, Mardianto Manan, Nurzafri, Abdul Kasim, dan Sahidin. Serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti.

Dari PT. PHR dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut) PT. PHR Jaffee A. Suardin beserta jajarannya.

Abdul Kasim mengucapkan selamat datang kepada PT. PHR dan berharap agar PT. PHR dapat membawa pembaharuan di Provinsi Riau.

“Selamat datang di Provinsi Riau. Karena sudah 97 tahun Riau terjajah. Mudah-mudahan dengan adanya PT. PHR ini terjadi pembaharuan untuk Provinsi Riau dan pencerahan untuk ekonomi di Riau kedepannya,” ujarnya.

Jaffe A. Suardin memberikan informasi terkait profil wilayah kerja Rokan, diantaranya:

• Memiliki daerah operasi seluas 6.200 km² meliputi 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
• Memiliki 80 lapangan aktif yang terdiri dari lebih kurang 13.600 sumur.
• Memproduksi minyak mentah Heavy Oil dan Light Oil.
• Memiliki pembangkit listrik.
• Memiliki operasi steamflood di Duri yang merupakan salah satu operasi steamflood terbesar di dunia.
• Memiliki 12 operasi waterflood.
• Memiliki 2.800 karyawan dan lebih dari 20.000 kontraktor.

Kemudian, Dirut PT. PHR mengatakan sebanyak 2.689 karyawan Chevron Pacific Indonesia bergabung dengan Pertamina Hulu Rokan.

Jaffe A. Suardin menjelaskan terkait limbah, bahwa pihaknya diberikan penugasan oleh pemerintah melalui SKK Migas dalam bentuk surat penugasan. Untuk dana, 100% dari rekening bersama sehingga PHR tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Semua program kerja akan disetujui oleh SKK Migas karena dananya dari rekening bersama.

Lebih lanjut Dani M. Nursalam mengatakan, Blok Rokan menjadi penopang utama secara nasional untuk menuju 1 juta barel perhari (bph).

Farida H. Saad bertanya terkait pemberian rumah untuk pegawai PT. PHR.

“Apakah untuk pegawai PHR mendapatkan fasilitas rumah seperti pegawai Chevron?,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirut PT. PHR mengatakan untuk fasilitas rumah akan diteruskan, sehingga dapat fokus pada peningkatan kegiatan produksi kedepannya.

Sementara itu Syafaruddin Poti meminta keterbukaan PT. PHR membuka peluang untuk dunia usaha lokal, seperti memberikan persyaratan yang sesuai dengan PHR.

Pada akhir rapat, Dirut PT. PHR mengucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Riau atas support yang diberikan dan semoga pihaknya dapat menjalankan tugas dengan baik. (*)