PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO -- Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19 dan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali secara virtual, di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Ahad (17/04/2022).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto. Wagubri saat mengikuti Rakor tersebut, didampingi Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto mengungkapkan, PPKM luar Jawa-Bali akan tetap diberlakukan sampai 24 April 2022.

"PPKM luar Jawa-Bali kita berlakukan sampai minggu depan sehingga hari ini merupakan evaluasi terutama menjelang persiapan hari raya nanti," ungkap Airlangga. 

Pihaknya juga menyampaikan bahwa kasus harian dan kasus aktif COVID-19 di luar Jawa-Bali mulai mengalami penurunan. Angka reproduksi kasus efektif (Rt) di luar Jawa-Bali juga menurun signifikan. 

"Hampir semua provinsi berada pada level turun atau tetap dan angkanya di angka 1, angka satu itu menunjukkan kalau ini konsisten dalam beberapa bulan ke depan dan akan menentukan Indonesia memasuki endemik," ujarnya.

Selain itu, ia juga menambahkan perkembangan kasus baru dan kasus aktif secara nasional kasus keseluruhan adalah 60.475 kasus, Jawa-Bali sebanyak 57,17 persen dan luar Jawa-Bali sebanyak 42,83 persen serta kasus harian sebanyak 602 kasus.

"Kasus ini sudah turun dibandingkan puncak kasus aktif Omicron pada 24 Februari 2022, BOR rumah sakit juga pada tingkat rendah yaitu 4 persen dan jumlah orang meninggal menurun tajam serta positif rate sudah dibawah standar WHO yang artinya semua baik," tambahnya.

Secara rinci Airlangga menjelaskan, kasus konfirmasi harian di luar Jawa-Bali per 16 April 2022 sebanyak 8.158 kasus atau menurun dari puncaknya per 23 Februari yang mencapai 19.807 kasus.

"Kasus aktif, Bor dan konversi RS terlihat bahwa papua masih tinggi dengan konversi 18 persen demikian juga Lampung dan Sumatera Barat, yang lain angkanya relatif terkendali," jelasnya.(adv)