BATAM, MEDIALOKAL.CO -- Dalam rangka memperoleh informasi untuk mendukung moda transportasi kawasan strategis nasional Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam di Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (15/3/2022).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M. Nursalam, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau yaitu Nurzafri, Syafrudin Iput, Abdul Kasim, Tumpal Hutabarat, Piter H. Marpaung, Adam Syafaat, Yuyun Hidayat, dan Sahidin.

Kunjungan tersebut diterima oleh General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam Syamsudin, Senior General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam Yudhi Yanwar, Manager Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam Syahrul, beserta jajarannya.

Pada kesempatan ini, Dani M. Nursalam mengatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 yang lalu DPRD Provinsi Riau didatangi secara resmi oleh DPRD Kabupaten Bengkalis yang menyampaikan keluh kesah masyarakat mereka terhadap jasa perhubungan penyeberangan disana. Terutama di Dumai menuju Pulau Rupat.

“Hal tersebut membuat kami Komisi IV merasa berkepentingan untuk meneruskan hal seperti ini kepada pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam. Kita semua sudah berupaya optimal dalam tingkat pelayanan tetapi begitu tingginya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan aktifitas sehingga ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua terutama di bidang pelayanan, seperti penambahan armada dan jadwal penyeberangan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu Yudhi Anwar menjelaskan kondisional khusus untuk Dumai-Rupat. Bahwa yang pertama, pelabuhan bukan pelabuhan ASDP tetapi pelabuhan Dishub, yang kedua E-tiket dipelabuhan dikelola oleh Dishub, jadi kami ASDP murni hanya operator.

“Jadi untuk tahapannya ditambah trip dulu namun kondisi ini tidak bisa kami kelola karna tiket bukan dari kami lalu setelah itu baru ditambah armada kapalnya, dan untuk hal ini harus ada sinergi karna tidak bisa kami sendiri,” jelasnya.

Syamsudin menambahkan terkait untuk penambahan trip dan rute jam operasional pihaknya siap untuk menangani hal tersebut dan akan berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Riau.

“Karna saya tidak bisa memutuskan sendiri dimana kewenangan kami disini selaku operator, karena ini juga menyangkut dengan tenaga operasional yang ada di pelabuhan dan bagaimana nanti hasilnya akan saya komunikasi kembali ke Komisi IV DPRD Provinsi Riau,” terangnya.(*)