PEKANBARU, Medialokal.co -- Setelah berakhirnya masa pendaftaran PPDB SMA/SMK Riau berakhir pada  11/7/2022 dan  proses belajar mengajar aktif pada 15 Juli 2022 lalu, namun proses penerimaan siswa baru masih berjalan. Bahkan Senin 18/7/2022, pihak sekolah sudah mengantongi surat sakti rekomendasi dari Dinas Pendidikan Riau, yang berisikan nama-nama siswa yang harus diterima pihak sekolah melalui jalur khusus.

Diduga, surat sakti Diknas Riau ini sarat dengan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun pihak sekolah enggan menyebutkan siapa yang menandatangani surat sakti tersebut.

Saat media ini bertemu langsung dengan Kepala SMA 5 Pekanbaru, Elmi Gurita di ruangannya hari itu, kepsek itu hanya mengatakan bahwa dia sudah mendapat perintah untuk menerima siswa yang ada dalam daftar dari Diknas Riau itu. Diluar itu,  pihaknya tidak berani.

"Saya memegang rekomendasi ini, dan saya tidak berani keluar dari ini," ujarnya saat ditanya kemungkinan calon siswa diluar daftar itu untuk diterima.

Rekomendasi alias surat sakti itu didapatkan Elmi Gurita setelah berakhirnya masa pendaftaran siswa secara online. Pihaknya melaporkan ke Diknas kalau sekolahnya masih memiliki kuota untuk calon siswa yang belum mendaftar ulang. Dari jumlah itu, kemudian Diknas memberikan beberapa lembar yang berisikan daftar nama calon siswa yang harus diterimanya.

"Lebih 50 orang tapi kurang dari 100 orang," tambahnya saat ditanya jumlah siswa rekomendasi tersebut. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Independen Pelaporan Perkara Korupsi (LIPPSI) Matheus S kepada www.medialokal.co menyatakan kalau transparansi dan kejuruan saat proses penerimaan siswa baru PPDB SMA/SMK Riau 2022 perlu dipertanyakan. Terlalu banyak kecurangan yang mengatasnamakan kepentingan pribafi, kelompok maupun institusi.

Dikatakannya, surat sakti dari Diknas Riau itu muncul setelah Diknas Riau melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Riau dalam hal ini Komisi V. Disinyalir surat sakti itu kebanyakan adalah nama-nama titipan dari DPRD Riau.

"Jika ini benar, makan rekomendasi itu jumlahnya ribuan. Apakah bisa kita sebut ini gratis. Tentu saja tidak. Itu ada harganya. Yakin kita itu," kata Matheus.

Dijelaskannya, jika rekomendasi dari DPRD Riau ini adalah transaksi jelas, bukan rahasia umum. Pihak orangtua yang anaknya tidak dapat sekolah dengan berbagai alasan, tidak terkafer zonasi karena jarak, tidak berprestasi, atau malah karena ingin sekolah favorit. Maka mereka akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk itu.

"Biasa itu, ada harganya. Mana ada makan siang yang gratis," ungkap Matheus memastikan.

Untuk itu, Matheus menyarankan pihak terkait yang lebih tinggi untuk mengusut hal ini lebih jelas dan transparan. 
"Rakyat perlu pemimpin yang jujur, bukan yang kemaruk. Termasuk wakil mereka di parlemen," pungkas Matheus. (Len)