MEDIALOKAL.CO - Wakil Bupati Meranti ikuti Rapat Paripurna Dewan Pandangan Umum Frakai terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Meranti 2018, rapat dalam rangka mendengarkan pendapat dan masukan semua Fraksi yang ada di DPRD Meranti terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Pemda Meranti itu, dipusatkan di Gedung Rapat Paripurna DPRD Meranti, Kamis (27/9/2018).

Rapat langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikirrahman didampingi Wakil Ketua H. Muzamil. Dan dihadiri oleh Ketua Fraksi dan Anggota DPRD Meranti, Asisten III Sekda Meranti H. Rosdaner, Kepala Bappeda Meranti Makmun Murod, Inspektor Drs. Suhendri dan Jajaran Pejabat Eselon II lainnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Husni Gamal, dan jajaran Pejabat Eselon III lainnya.

Pandangan Fraksi disampaikan oleh Legislator sebagai berikut, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Marhisyam S.Kom, Fraksi Gerindra PKS Muzakir, Fraksi Demokrat Bulan Bintang Lindawati, PPP Plus PKB Taufiek, Fraksi Golkar Fauzy SE, PDI Perjuangan Azni SH, Fraksi Hanura Mikwan.

Dari pantauam Media Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD-P Meranti Tahun 2018, menyimpulkan semua Fraksi mengucapkan apresiasi dengan catatan sebagai berikut

Diawali dengan penyampaian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Pidato Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBD-P Tahun 2018, Marhisyam menjelaskan Fraksinya memberikan catatan seperti setiap OPD hendaknya melaksanakan prorgam yang tidak merakyat, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersisa, berbasis kinerja yang mampu mensejahterakan masyarakat, tidak menimbulkan kecemburuan dna ketimpangan ditengah masyarakat. Dan terakhir mengucapkan selamat mengemban amanah.

Seperti diketahui rincian RAPBD-P Meranti sebagai berikut : 

"Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp. 1.109.959.100.614 turun sebesar Rp. 68.241.607.758 dari sebelumnya sebesar Rp. 1.178.200.708.372.

Rincian sebagai berikut :
a. PAD sebesar Rp. 80.462.656.454 turun sebesar Rp. 697.343.546 dari sebelumnya Rp. 81.160.000.000.

b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 816.823.957.398 turun sebesar Rp. 35.548.934.602 dari sebelumnya Rp. 852.372.892.000.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 212.672.486.762 turun sebesar Rp. 31.995.329.610 dari sebelumnya Rp. 244.667.816.372.

d. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.088.116.496.645 turun sebesar Rp. 42.699.917.226 dari sebelumnya Rp. 1.130.816.413.871.

e. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 7.157.396.031 turun sebesar Rp. 7.842.603.969 dari sebelumnya Rp. 15.000.000.000. 

Selanjutnya Fraksi Gerindra PKS disampaikan oleh Muzakir, sangat mengapresiasi Nota Keuangan APBD-P Meranti Tahun 2018 meskipun terjadi sedikit keterlambatan dan Fraksi Gerindra PKS berharap, kekurangan itu tidak terulang lagi agar proses pembahasan APBD-P berjalan maksimal.

Terkait pengurangan APBD-P Tahun 2018, Fraksi Gerindra PKS mempertanyakan kinerja Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya OPD terkait dalam memaksimalkan Potensi PAD.

Fraksi Gerindra PKS pada kesempatan itu juga mengarediasi alokasi anggaran untuk Tenaga Honorer menimbang sulitnya mencari pekejaan di negeri Sagu saat ini. Dikatakan Muzakir Tenaga Honorer masih diperlukan untuk mendukung tugas tugas Pemerintahan. Selain itu juga mengusulkan penganggaran untuk gaji Guru Honorer Kemenag.

Terakhir Fraksi Gerindra PKS meminta Pemerintah Daerah lebih proporsional dalam melakukan pengetatan belanja daerah seperti belanja pegawai, barang dan jasa serta modal se-efisien mungkin dengan tidak mengurangi standar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

Kemudian Pandangan Umum Fraksi Demokrat Bulan Bintang yang disampaikan oleh Lindawati, memberikan catatan harus dilaksanakan untuk kegiatan yang sifatnya skala prioritas terutama Fisik yang tidak membutuhkan waktu lama agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Perwakilam Fraksi PPP Plus PKB, Taufiek menyarankan Pemda dapat memangkas program yang sifatnya seremonial. 

Secara rinci yakni perlu dilakukan strategi jitu dalam meningkatkan PAD oleh Dinas terkait, pengurangan anggaran jangan mengurangi hak hak pegawai yang telah berkeringat membangun Meranti, anggaran kegiatan untuk melayani masyatakat tidak dikurangi, pembangunan infrastruktur agar dilanjutkan, ketersediaan obat obatan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak dikurangi, penganggaran bagi tenaga honorer dan hibah honorer Kementrian Agama tetap dilakukan karena merupakan garda terdepan pelayanan Publik untuk itu Fraksi PPP Plus PKB sangat mengapresiasi kebijakan Pemda Meranti yang komit tidak merumahkan Tenaga Honorer, terakhir penganggaran beasiswa dapat kembali dilanjutkan dalam rangka mewujudkan SDM Meranti yang berkompetensi. 

Sementara itu Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Legislator Fauzy SE, menjelaskan, Realisasi RAPBD-P jangan sampai tidak mencapai target karena waktu efektif yang hanya bersisa 3 bulan sangat mepet, anggaran yang diajukan dapat membiayai semua kegiatan sesuai realita yang ada dengan tetap menjalankan program unggulan yakni pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pengentasan kemiskinan dengan mengetatkan kegiatan yang sifatnya seremonial.

Fraksi PDI-P yang dibacakan oleh Azni Syafri, memberikan catatan terhadap penurunan APBD sebesar 68 Miliar lebih, Pemda dapat melaksanakan program pembangunan berdasarkan azas prioritas yang mampu meningkatkan penerimaan PAD. Membangun sumber keuangan baru seperti pariwisata, dunia usaha. Dana yang ada dapat dihunakan untuk meningkatkan elektrifikasi Meranti sampai ke Pedesaan.

Terakhir Pandangan Umum Fraksi Hanura oleh Mikwan, mengungkapkan, rasionalissi dalam APBD-P sangat dimaklumi akibat dinamika ekonomi global anggaran APBD-P hendaknya dapat digunakan dengan efeisien, efektif dan tepat sasaran serta dapat menuntaskan problema yang ada dimasyarakat. Selain itu dapat mendorong kegiatan padat karya, menyesuaikan belanja langsung dan tidak langsung secara proporsional. (spiritriau.com)