PEKANBARU, MEDIA LOKAL. CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang akan menggelar pernikahan massal bagi 100 pasangan menuai tanggapan kritis dari tokoh masyarakat, Masril Ardi. Ia menilai kebijakan tersebut seolah menggambarkan Pekanbaru sebagai kota yang dipenuhi praktik maksiat.

Masril menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Kamis 2 Oktober 2025. Menurutnya, pernikahan massal tidak serta merta menyelesaikan persoalan sosial, apalagi jika pasangan yang dinikahkan belum memiliki pekerjaan atau kehidupan ekonomi yang stabil.

“Kalau pasangan yang dinikahkan tidak punya pekerjaan yang mapan, apakah efektif program nikah massal ini? Dan apakah tidak menambah tingkat perceraian apa bila tidak diberikan pekerjaan?” ungkap Masril mempertanyakan.

Ia juga menilai program tersebut tidak sejalan dengan janji kampanye Walikota sebelumnya. Masril menegaskan seharusnya pemerintah lebih fokus pada masalah mendesak yang dirasakan masyarakat, seperti jalan berlubang dan banjir yang masih menjadi persoalan klasik Kota Pekanbaru. 

“Udahlah, Walikota sebaiknya fokus dulu dengan persoalan jalan rusak dan banjir yang menghantui warga, daripada bikin program yang belum tentu berdampak besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Masril menambahkan bahwa program nikah massal maupun pembangunan alun-alun kota boleh saja dilakukan, asalkan pemerintah menuntaskan dulu janji kampanye yang pernah disampaikan.

“Silakan saja bikin nikah massal gratis atau alun-alun, tapi kerjakan dulu janji kampanye. Jangan ngalur ngidul dengan impian yang belum tentu diterima masyarakat,” sindirnya.

Masril pun memberi saran agar Pemko Pekanbaru lebih terarah dalam perencanaan. Menurutnya, menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar seperti jalan berlubang dan penanganan banjir akan jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***