Pemko Pekanbaru Raih Nilai Tertinggi Indeks Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadi pemerintahan terbaik dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau. Hal ini berdasarkan Monitoring Center For Preventetion (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada agenda rapat koordinasi Pencegahan Korupsi Provinsi Riau, di Ballroom The Premiere Hotel, Kota Pekanbaru, Kamis, 16 Mai 2024.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, mengatakan, berdasarkan MCP KPK Riau, indeks Pencegahan Korupsi Pemko Pekanbaru mencapai nilai 92,63.
Nilai ini adalah yang tertinggi dari 12 kabupaten/kota di Riau, bahkan tertinggi dari nilai yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yakni diangka 90,94.
"Alhamdulillah, Kota Pekanbaru berada di angka 92, masuk ke dalam pencegahan korupsi terbaik di Provinsi Riau," ujarnya, Kamis 16 Mai 2024.
Dijelaskannya, rapat koordinasi ini bermaksud untuk meningkatkan sinergi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Dimana, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama mulai dari pemerintahan tertinggi hingga jajarannya di bawah.
"Tadi arahan dari KPK, Kemendagri, BPK, BPKP dan DJP, agar bersama-sama, berkomitmen memberantas korupsi. Korupsi ini juga harus dimulai dari diri sendiri, baru nanti kepada lingkungan, baru kepada orang lain. Intinya bagaimana Pemda dapat melakukan pencegahan korupsi," jelasnya.
Pihaknya mengimbau agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Pekanbaru ikut menerapkan anti korupsi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Kami berharap, ASN dan pegawai, kita semua juga bisa menyebarkan semangat memberantas korupsi kepada masyarakat," pungkasnya.


Berita Lainnya
Bapenda Batam Jelaskan Mekanisme dan Tugas Kader Pajak di Lingkungan Masyarakat
Dua Desa di Pelalawan Bersatu Tolak KSO PT Agrinas Palma Nusantara, Warga: Lahan untuk Rakyat, Bukan Segelintir Orang
Monyet Biang Kerusuhan di Tembilahan Berhasil Dijebak , BBKSDA Lakukan Identifikasi
PWI Bengkalis Sorot Kepala UPT Samsat Bengkalis, Terkait Pemutihan Pajak
Sambutan Hangat Warga, Aksi Bagi Bendera Polsek Gaung Jadi Simbol Cinta NKRI
Pemilik PT WMI di Jakarta, Budi Nurhayati Tolak Penertiban Kawasan Hutan dan Pengelolaan Agrinas
Bapenda Batam Jelaskan Mekanisme dan Tugas Kader Pajak di Lingkungan Masyarakat
Dua Desa di Pelalawan Bersatu Tolak KSO PT Agrinas Palma Nusantara, Warga: Lahan untuk Rakyat, Bukan Segelintir Orang
Monyet Biang Kerusuhan di Tembilahan Berhasil Dijebak , BBKSDA Lakukan Identifikasi
PWI Bengkalis Sorot Kepala UPT Samsat Bengkalis, Terkait Pemutihan Pajak
Sambutan Hangat Warga, Aksi Bagi Bendera Polsek Gaung Jadi Simbol Cinta NKRI
Pemilik PT WMI di Jakarta, Budi Nurhayati Tolak Penertiban Kawasan Hutan dan Pengelolaan Agrinas