Pilihan
Bosda Akhir 2024 Masih Tunda Bayar, Banyak Kepsek Dikejar Vendor!
Marto Saputra Siap Ditempatkan Dimana Saja!
Pekanbaru Mudahkan Warga Urus PBG, Wako Resmikan Sip Aman
DPP SPKN Nilai Kejati Riau Belum Respon Positif
DPP SPKN Apresiasi Polda Riau Tindak Lanjuti SPPD dan Mamin di DPRD Riau
KPU Riau umumkan Laporan LPDSK Pilgubri 2024
Paslon 1 dan 2 Disumbang Rakyat, Paslon 3 Tidak!
PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO - Ada yang menarik dari laporan hasil penerimaan sumbangan dana kampanye (LPDSK) Pilgubri 2024 yang dirilis KPU Riau Sabtu 26 Oktober 2024 dalam laman situs resmi KPU Riau dengan Nomor: 165/PI..0.5-Pu/14/2024.
Dalam rilis tersebut terlihat Paslon Nomor Urut 1, Abdul Wahid-SF Harianto melaporkan dana kampanye mereka dari pribadi Paslon sebesar Rp.1,455 miliar dan sumbangan perseorang Rp.5 juta. Laporan dana kampanye itu totalnya Rp.1,460 miliar.
Laporan ini memperlihatkan bahwa pasangan mantan anggota DPR RI dan Pj Gubri ini mendapat respon perseorangan masyarakat dengan ikut memberikan sumbangan.
Sedangkan Paslon Nomor urut 2, M Nasir-Wardan melaporkan dana kampanye dari pribadi Paslon sebesar Rp.2 miliar dan dari sumbangan perseorangan sebesar Rp. 2 juta sehingga dana kampanye mereka berjumlah Rp.2,002 miliar.
Hal ini juga memperlihatkan bahwa pasangan mantan anggota DPR RI dan mantan Bupati Inhil ini cukup mendapat respon masyarakat dan rela menyumbang untuk kampanye mereka sebesar Rp.2 juta.
Sementara itu pasangan nomor urut 3, Syamsuar-Mawardi melaporkan sumbangan dana kampanye dari Paslon sebesar Rp.1,350 miliar dan tidak ada respon masyarakat untuk menyumbangkan uangnya maupun barang untuk membantu kampanye pasangan mantan Gubri ini.
Dalam laporan itu tidak dijelaskan apa penyebab angka laporan dana kampanye iru begitu kecil, karena berdasarkan fakta di lapangan, setiap ada kampanye baik dialogis maupun kampanye akbar, membutuhkan biaya dan dana yang sangat besar. Sehingga angka dari Rp.1,35 miliar hingga Rp.2,002 miliar itu memperlihatkan ketidak jujuran para Paslon itu sendiri. (*)


Berita Lainnya
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Gelar Rakor Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV 2025 KPU Riau Perkuat Kualitas Data Pemilih
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Gelar Rakor Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV 2025 KPU Riau Perkuat Kualitas Data Pemilih