MEDIALOKAL.CO - Rupanya tidak semua honorer K2 (kategori dua) optimistis ada perubahan nasib pada 2019.  Banyak juga yang pesimistis akan ada perubahan yang dilakukan pemerintah rezim sekarang.

Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin mengungkapkan, saat ini banyak honorer K2 memendam rasa kecewa teramat dalam terhadap sikap pemerintah yang menerbitkan PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP yang jelas-jelas tidak diperuntukkan bagi honorer K2.

"Jujur saja saya tidak punya harapan yang berarti di 2019. Semua hampa dan pupus sudah," kata Ahmad kepada JPNN.com, Selasa (25/12).

Terkait pernyataan janji-janji politik peserta Pilpres dan Pileg kepada honorer K2, menurut Ahmad itu hal lumrah. Namun, honorer K2 sudah bosan dengan celoteh mereka (politikus, red).

"Kami muak dengan janji-janji mereka yang seakan manis tapi hanya fatamorgana semata," ucapnya.

Ahmad yang guru SMP ini juga memertanyakan, sikap DPR RI soal revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Apakah prolegnas revisi UU ASN hanya sekadar pemanis jelang pemilu atau niat tulus mengangkat nasib honorer K2.

"Kami hanya butuh jawaban dari hati, kalau itu sekadar bumbu-bumbu politiks, sudah pasti tidak akan terealisasi. Kami butuh negarawan sejati yang paham tentang bagaimana menghargai rakyatnya," pungkasnya. (jpnn.com)